KPU Pandeglang Diminta Data Ulang DPT Dilokasi Tsunami

Dok. Liputanbanten

Pandeglang, Liputanbanten.co.id – Pasca bencana tsunami yang menerjang pesisir pantai barat Banten, sejumlah desa dan pemukiman warga di Kabupaten Pandeglang lululantah. Akibatnya banyak warga yang meninggal dunia dan kehilangan tempat tinggal.

Persoalan itu juga berdampak terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lokasi Tempat  Pemungutan Suara (TPS) terjadi perubahan. Oleh karena itu, Jaringan Relawan Pemilu untuk Demokrasi (JRDP) meminta KPU menyesuaikan kembali jumlah DPT dan TPS.

Koordinator Jaringan Relawan Pemilu untuk Demokrasi (JRDP) Nana subhana mengatakan, berdasarkan hasil pantauan dan pengamatan. Lokasi TPS yang diterjang di beberapa desa di Kabupaten Pandeglang diantaranya di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan di TPS 11, 12,13,14,15,16,17 dan TPS 19.

Sedangkan, untuk Kecamatan Sumur ada 4 desa, yaitu 5 TPS di Desa Sumber Jaya, 3 TPS di Desa Kerta Jaya, 2 TPSdi Desa Taman Jaya dan 1 TPS di Desa Ujung Jaya.

“KPU harus mendata ulang para pemilih di wilayah terdampak bencana terlebih mereka yang meninggal dunia, juga dipetakan ulang para penyelenggara pemilu yang menjadi korban, baik aparatur KPU maupun Bawaslu hingga tingkat terbawah,” kata Nana usai memberikan bantuan logistik kepada korban tsunami Selat Sunda, di Sumur, Pandeglang, Rabu (2/1/2019).

Dijelaskan Nana, untuk menjaga integritas pemilu KPU harus segera melakukan pemetaan ulang terhadap lokasi TPS.  Hal ini terjadi karena banyak perkampungan warga di pesisir yang rusak berat dan tak bersisa.

“Hampir bisa dipastikan, pada tanggal 17 April 2019 mendatang di lokasi tersebut tidak bisa didirikan TPS karena proses recovery fisik pasca bencana diprediksi memakan waktu lebih dari 6 bulan,” jelasnya.

Tak hanya itu, KPU juga harus melakukan pendataan terhadap pemilih yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS tempat yang bersangkutan.

“Mekanisme perpindahan pemilih dari TPS yang satu ke TPS lain harus mempertimbangkan ketersediaan surat suara serta jarak tempuh pemilih dengan TPS di tempat pengungsian,” tandasnya.

Selain itu, Nana juga mendesak Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk memastikan setiap bantuan dari peserta pemilu kepada korban tsunami tidak terindikasi sebagai bentuk kampanye.

“Di lapangan banyak ditemukan peserta pemilu yang memberikan bantuan dengan membagikan uang dan atau barang yang bisa terindikasi sebagai politik uang,” tegasnya. (Lb/Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here