Wujudkan Wajib Belajar 12 Tahun, “Cegah dan Akhiri Perkawinan Anak dibawah 18 Tahun”

Misiyah Direktur Institut KAPAL Perempuan.

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 ini memperingatkan kepada kita untuk bekerja lebih keras mewujudkan wajib belajar 12 tahun, menyiapkan generasi emas di tahun 2045 dan menjembatani pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tantangan besar ada di depan kita, kasus-kasus perkawinan anak dibawah 18 tahun terus terjadi dan ini merupakan batu sandungan tajam bagi suksesnya wajib belajar 12 tahun. Maraknya perkawinan anak berakar pada UU Perkawinan no.1 Tahun 1974 yang melegalkan perkawinan anak perempuan usia 16 tahun dan juga longgarnya dispensasi. Hal itu di sampaikan Misiyah Direktur Institut KAPAL Perempuan.

Bahwa menurut dirinya, penyebab lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kontrol  publik terhadap masalah ini.

“Karena itu, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini kita mesti membunyikan alarm sekencang-kencangnya untuk mencegah dan mengakhiri perkawinan anak di Indonesia.” kata Misiyah

Selain itu lanjut Misiyah, Komitmen Presiden Jokowi memajukan pendidikan di Indonesia melalui wajib belajar 12 tahun dalam agenda Nawacita dan RPJMN mesti menjadi gerakan bersama.

“Gerakan mewujudkan hak dasar anak-anak sekaligus menghentikan sumber masalahnya. Sumber utama adalah tingginya angka perkawinan anak, sebagaimana data UNICEF, State of the World’s Children, 2016, Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi sedunia.” lanjutnya.

Data BPS tahun 2015 memaparkan perkawinan anak di Indonesia sebesar 23% atau 1 dari 5 perempuan yang ada di rentang usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pada usia sebelum 18 tahun bahkan di Sulawesi Barat prosentasenya tunggi yaitu 34,22%. Ini bertentangan juga dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan yang menegaskan bahwa perlunya perlindungan anak dari perkawinan dibawah usia 18 tahun (Pasal 26 ayat 1).

Ibarat mata rantai, Misiyah mengungkapkan perkawinan anak yang mengakibatkan putus sekolah akan berdampak pada dimensi kehidupan lainnya. Kementrian Pemberdayaan Perempuan memposisikan masalah ini sebagai masalah penting yang harus dituntaskan, karena perkawinan anak berdampak pada (1) angka putus sekolah anak perempuan hingga mencapai 90%; (2) tingginya angka Kematian Ibu Melahirkan, saat ini ada di angka 305 ibu meninggal per 100.000 kelahiran hidup; (3) kelahiran anak stunting; (4) kemiskinan perempuan karena angkatan kerja perempuan tidak dapat mengakses pekerjaan layak.

“Lebih jauh, perkawinan anak juga berdampak pada tingginya angka perceraian, angka kekerasan dalam rumah tangga, migrasi dan perdagangan perempuan. KOMNAS Perempuan menyatakan bahwa banyak perempuan yang bekerja ke luar negeri dan menjadi korban pedagangan manusia akibat dari perkawinan anak.” ungkap Misiyah.

“Presiden Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum agar generasi penerus bangsa terutama anak-anak perempuan tidak dihambat hak-hak dan kemajuannya. Oleh karena itu, dalam peringatan hari Pendidikan Nasional ini.” tambahnya.

Maka dari itu Pihaknya kembali mengawal :

1. Presiden RI menyegerakan penerbitan peraturan penghentian perkawinan anak dengan menaikkan usia perkawinan perempuan dari 16 menjadi 18 tahun serta memperketat pemberian dispensasi.

2. DPR melalui tanggungjawabnya di ranah legislasi dan penganggaran segera memastikan adanya peraturan dan penganggaran untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak dibawah 18 tahun.

3. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan peran-peran aktif dari Kementerian Lembaga yang terkait antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Dalam negeri dan lain-lain untuk memastikan pemenuhan pendidikan 12 tahun dan pendewasaan usia perkawinan anak perempuan menjadi 18 tahun.

4. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan yang memastikan berjalannya Wajib Belajar 12 Tahun, menyediakan kurikulum pendidikan yang responsif gender termasuk didalamnya kesehatan reproduksi, memberikan kesempatan kedua , dan kebijakan khusus  pada kelompok marginal, minoritas, masyarakat di wilayah konflik dan masyarakat adat.

5. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, jurnalis, lembaga-lembaga adat, keagamaan, keluarga korban dan semua unsur bekerja mencegah dan menghentikan perkawinan anak.

6. Mendorong kesadaran dan komitmen publik untuk menyerukan dan mengontrol penanganan masalah perkawinan anak dan penerbitan payung hukumnya. (Lb/Ram)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here