Menelisik Mutu Pembangunan di Serang Utara

Oleh: Rasyid Ridho

Sejak lahirnya Provinsi Banten pada 4 Oktober tahun 2000, menjadi awal mula bagaimana provinsi ini bisa berdaulat secara politik, dan memiliki kewenangan untuk mengatur jalanya roda pemerintahan di daerah. Dengan semangat membangun daerah serta keinginan untuk memajukan Banten sebagai provini ke-34 di Indonesia, tentu banyak meninggalkan segudang persoalan yang semakin lama semakin kompleks. Dibutuhkan sosok leader yang mampu menyatukan diri dengan kultur dan rangkain persoalan yang ada.

Banten memiliki luas wilayah yang melebihi luas wilayah satu negara. Sebut saja Singapur, memiliki luasa wilayah negara yang tidak sama dengan satu daerah di Indonesia, misalnya Banten. Belum lagi dengan jumlah penduduknya yang heterogen. Kebudayaan yang beragam, kesenian, peradaban, dan nilai sejarah yang dibukukan dalam catatan sejarah dunia. Tentu kita masih ingat, bagaimana Banten di masa kesultanan pernah menjadi 13 kota metropolit di dunia, (Sejarah banten, hal : 75). Inilah Banten, dengan segala pesona dan keagungan nilai sejarah juga peradabannya.

Banten memiliki 4 kabupaten dan 5 kota. Masing-masing memiliki identitas lokal yang berbeda. Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang, Lebak, Kota Serang, Cilegon, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Semua wilayah ini berada pada satu wilayah kekuasan pemerintah Provinsi Banten. Bupati dan walikota di beberapa wilayah tersebut memiliki tugas dan kewajiban untuk membangun wilayahnya sesuai dengan program kerja pembangunan daerahnya.

Suatu daerah di kabupaten atau kota akan menjadi tolak ukur kemajuan bagi suatu provinsi, manakala para bupati dan walikotanya memiliki hasrat untuk menyatu dengan rakyat, dan memahami persoalan sebagai tantangan “progres” dalam memimpin. Oleh karena itu dibutuhkan seni yang melekat untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya.

Diantara banyaknya kabupaten dan kota di Provinsi Banten, ternyata ada salah satu daerah di Banten Utara atau Serang Utara yang selama puluhan tahun belum menampakan kualitas mutu pembangunanya.

Serang Utara menjadi bagian dari Kabupaten Serang. Memiliki Tujuh kecamatan, diantaranya Kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Lebak Wangi dan Binuang. Dalam istilah pemilihan legislatif disebut dengan Dapil 1 Serang Utara.

Pemerintah Kabupaten Serang dinilai belum mampuh melunasi janji program pembangunan di wiliayah utara. Dalih yang selalu didengungkan oleh pejabat eksekutif atau legislatif di lingkungan Pemkab Serang terhadap mangkraknya program pembangunan di Serang Utara selalu dibenturkan dengan alasan budgeting (red-pendanaan). Padahal secara geografis Serang Utara menjadi wilayah konsensus pengembangan agraria. Lumbung pertanian, perikanan, potensi kelautan, menjadi benih produktif yang dimiliki oleh alam Serang Utara.

Sumber daya alam Serang Utara begitu menjanjikan bagi siapapun yang ingin mengelola dan mencari kemapanan hidup di dalamnya. Hamparan pesawahan yang luas, pesona pesisir laut yang kaya, ditambah dengan ribuan hektar tambak ikan yang rata menjalar, menjadikan Serang Utara sebagai daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang yang cukup banyak. Ribuan ton ikan rajungan, udang, bandeng, dijual dan dikelola oleh para bos dan pengusaha kaya raya Serang Utara sampai keluar daerah. Pelabuhan Muara Angke dan beberapa restoran besar di Jakarta membeli dan menyetok sandang panganya ditanah utara. Ini cukup menjadi bukti bahwa Serang Utara telah hadir sebagai daerah yang berusaha untuk mencukupi konsumsi ekonomi lintas daerah, bahkan lintas negara. Namun sayangya, tata kelola pendayagunaan potensi daerahnya dikelola oleh swasta dan hanya cenderung menguntungkan sekelompok atau segolong orang saja. Artinya pemerintah belum bisa hadir untuk memfasilitasi rakyatnya agar dapat memberdayakan potensi daerah melalui kebijakan dan program kerja pembangunanya.

Mesti ada “take and give” yang harus diciptakan dengan menyesuaikan antara kebutuhan masayarakat dengan potensi daerah. Ini salah satu yang menjadi problem bagaimana Serang Utara masih jauh dari perkembangan pembangunan daerahnya. Dapat dikatakan bahwa, kualitas pembangunan dan pendayagunaan potensi alam Serang Utara masih belum optimal dan belum menampakkan ciri kemajuannya.

Program minapolitan yang sudah lama dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Serang dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2010–2015, patut kita pertanyakan sejauh mana progres pembangunannya terjadi, serta kekuatan untuk meregulasi perda itu sendiri. Dalam Perda Kabupaten Serang nomor 2 tahun 2009, bahwa wilayah Serang Utara khususnya di Kecamatan Pontang, Tirtayasa, dan Tanara, akan menjadi wilayah strategis untuk mengembangkan potensi pertanian dan perikanannya, atau yang diistilahkan dengan “Progam Minapolitan”. Sbuah program pengembangan yang melibatkan campur tangan pemerintah pusat baik secara pendanaan maupun secara pembangunanya.

Dalam Perda itu juga disebutkan Kecamatan Pontang akan dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Serang Utara. Dimana PKW berarti segala macam bentuk kegiatan kedinasan dan pemerintahan yang pelaksanaannya akan dilakukan di Kecamatan Pontang. Berarti ada semacam keputusan-keputusan startegis yang berkaitan dengan pembanguanan di Serang Utara yang mestinya harus melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat menjadi tahu tentang apa yang direncanakan oleh pemerintah dalam menata dan membangun masa depan daerahnya.

Belum lagi persoalan perencanan tata ruang wilayah. Sepertinya hampir menemui titik jenuh dalam merealisasikan potret pembangunan wilayah utara seperti yang tertuang dalam Perda Rencana Tata Ruang Dan Rencana tata Wilayah (RT/RW) Kabupaten Serang. Perda RT/RW ini dinilai sudah tidak lagi relavan dengan kebutuhan masyarakat Serang Utara. Sebab rencana tata ruang tata wilayah kerap kali hanya menjadi mimpi – mimpi hedon pembangunan yang sama sekali tidak kunjung nampak di wilayah utara. Kadang kala rencana tata ruang wilayah sering berbenturan dengan harapan dan kondisi geografis wilayah itu sendiri. Sebut saja beberapa letupan issu soal adanya mega proyek perusahan yang bergerak di bidang industri yang akan hadir di Serang Utara. Adanya pembebasan lahan di salah satu kecamatan di Serang Utara justru menguatakan opini publik tentang kebenaran akan hadirnya mega proyek itu. Masyarakat seolah ditarik kedalam Imajinasi pembangunan megah nan hedon yang itu mungkin saja terjadi sepuluh bahkan dua puluh tahun kedepan. Jika memang hal itu benar adanya maka rencana tata ruang dan tata wilayah di Serang Utara harus benar – benar dipetakan secara sistematis, terstruktur, dan ramah terhadap lingkungan. Jangan sampai lingkungan yang masih asri dan penuh dengan ribuan hektar pesawahan yang hijau, justru dialihfungsikan dan dikomersialisasi menjadi wilayah industri yang tidak pro terhadap lingkungan. Perda RT/RW Kabupaten Serang semestinya harus cepat direalisasi dan tetap harus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunanya.

Jika kita menengok di dua tahun yang lalu, ketika para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut) melakukan aksi di Gedung UPT PU milik provinsi yang terletak di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Massa menuntut Kepala UPT PU provinsi untuk segera membangun jalan raya Pontang – Ciruas yang dijanjikan akan segera dibangun secara total diawal tahun 2016. Namun kenyataannya hingga saat ini masih belum optimal.

Jalan – jalan poros desa dan jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Serang yang terletak di Serang Utara juga tidak luput dari pandangan mata. Bagaimana tidak ? lambat laun kualitas pembangunan infrastruktur di Serang Utara jauh dari kata layak. Kerusakan jalan yang begitu parah hampir setiap hari dikeluhkan oleh warga. Tak jarang banyak diantara mereka yang menilai pemkab Serang telah gagal dalam melakukan misi pembangunanya. Sebut saja kerusakan jalan di Desa Alang-alang menuju pesisir laut lontar. Jalan itu sudah tidak lagi mulus.

Tidak hanya itu, beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, angka kriminalitas, tindakan pembegalan dan penjegalan yang dilakukan oleh komplotan pencuri motor (Curanmor) kembali memperparah citra daerah. Kecamatan Pontang menjadi salah satu wilayah yang memiliki titik kriminalitas yang cukup tinggi. Sasaran para pembegal itu cukup mencengangkan, yakni karyawan pabrik, petani, dan pelajar turut menjadi korban tindakan pembegalan. Hal ini diperparah dengan minimnya lampu penerangan jalan di sekitar wilayah Serang Utara, khususnya di jalan raya Pontang – Ciruas. Sudah puluhan tahun jalan raya Pontang – Ciruas tidak kunjung mendapat jatah pengadaan lampu penerangan jalan. Alhasil, masayarakat harus rela melewati jalan ini dengan penuh rasa takut dimalam hari. Padahal, bisa saja Pemkab dan DPRD Kabupaten Serang merekomendasikan pengadaan lampu penerangan jalan kepada instansi terakit. Sehingga aktivitas masayarakat di malam hari sebagai pekerja, pelajar, dan petani dapat berjalan dengan penuh rasa aman.

Kemelut persoalan di Serang Utara memang tiada henti. Penambangan pasir laut di teluk Lontar menambah rentetan persolan daerah yang dari masa ke masa terus berkembang, seolah menjadi populasi persoalan daerah yang meggerogoti rendahnya mutu pembangunan di Serang UT, Banten.

Penulis adalah Ketua Umum PP Gamsut

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here