Program Puskesos Mandeg, Walikota Serang Geram

Walikota Serang Syafruddin @Foto:Abdul/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – Walikota Serang Syafruddin membantah pernyataan Kepala Dinas Sosial Kota Serang yang menyatakan bahwa program yang dicanangkan Kementrian Sosial (Kemensos) RI yakni pembentukan gedung Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) anggarannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Menurutnya, selama ini baik program maupun anggaran untuk Dinsos Kota Serang itu didominasi dari pemerintah pusat. Maka, jika program Puskesos tidak terealisasi dengan dalih tidak adanya anggaran, Lanjut Walikota, hal itu sangatlah tidak masuk akal.

“Puskesos itu program dari pusat ya anggarannya dari pusat, gak mungkin dibebankan ke Pemkot ditambah selama ini bantuan dari Dinsos itu banyak dari pusat,” kata Walikota Serang Syafruddin saat ditemui wartawan, Senin (2/09/2019).

Padahal kata Walikota, jika Program penanggulangan masalah sosial yang dicetuskan Kemensos RI tidak terealisasi dengan maksimal. Hal itu akan berdampak pada segala ini lini khususnya bantuan anggaran yang diturunkan pemerintah pusat untuk Pemkot Serang.

Ia menyarankan, Dinsos sebagai leading sektor harus sesegera mungkin merealisasikan program tersebut.”Kalau alesan tidak ada anggaran itu tidak bisa, jadi dinsos harus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya antara lain masalah anjal dan lainya,” ujarnya.

Adapun mandeknya program Puskesos disebebkan oleh minimnya anggaran, maka hal itu bisa dibicarakan bersama Pemkot Serang bukan malah dijadikan alasan untuk tidak menjalankan program tersebut.

“Kalau masalah anggaran itu bisa dimusyawarahkan, kemudian kalau program pusat harus dijalankan karena jika tidak dijalankan itu menjadi tanggung jawab Pemkot,” tandasnya.

Diketahui, Program Puskesos merupakan program yang dicanangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tercantum dalam peraturan Menteri Sosial (Mensos) nomor 15 tahun 2018.

Berbunyi, Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh Desa maupun Kelurahan yang memudahkan warga miskin maupun rentan miskin dapat menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulanag kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.(Lb/Ar/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here