Pimpinan DPR : Papua Masih NKRI, TNI-Polri Minta Tegakan Aturan

Pimpinan DPR Azis Syamsudin. (Dok. Ist)

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta TNI-Polri menegakkan aturan tegas dan terukur terkait kondisi di Papua. Azis menyebut Papua tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Menyikapi perkembangan yang kita sama-sama ketahui di Papua, Papua Barat, kemudian Sulawesi, tentu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah berbicara dan melakukan support kepada pemerintahan, dalam hal ini Bapak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin, khususnya kepada aparatur penegak hukum TNI/Polri untuk menegakkan mekanisme dan aturan sesuai UU yang berlaku,” kata Azis saat jumpa pers di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

“Khususnya di dalam konteks Papua, tentu ini merupakan bagian dari pada NKRI dan kami mengharapkan TNI/Polri untuk menegakkan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan terukur. Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia,” ujar Waketum Golkar ini.

Selain itu, Azis berbicara tentang pembunuhan sadis di Sigi, Sulawesi Tengah, yang dilakukan kelompok Ali Kalora cs. Azis meminta aparat melakukan antisipasi agar kejadian serupa tak terulang.

“Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di Sigi yang kita sama-sama ketahui bahwa DPR men-support pemerintah, khususnya Polri-TNI, untuk melakukan pencegahan secara preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur,” ucapnya.

Lalu apakah ada potensi gangguan Pilkada 2020 di Papua terkait deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Papua oleh ULMWP Benny Wenda? Azis menyebut kondisi Papua aman dalam tahapan proses Pilkada 2020 hingga hari pencoblosan nanti.

“Sampai saat ini kondisi dalam rangka pilkada masih bisa berlangsung secara aman prediksi, dan laporan-laporan dari aparatur penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP dan pihak gakkum telah siap untuk mengantisipasi. Dan pelaksanaan 9 Desember ini, insyaallah, berkat dukungan doa kita semua, khususnya dari Tuhan, kita bisa insyaallah terlaksana tanggal 9 Desember ini terlaksana dengan baik untuk secara profesional,” imbuhnya.

Sebelumnya, Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua lewat Twitter. Mahfud Md menjelaskan sosok Benny Wenda sebagai narapidana (napi) yang melarikan diri dari hukuman, kini Benny tidak punya kewarganegaraan.

“Benny Wenda itu adalah seorang narapidana, seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini, 15 tahun karena tindakan kriminil, tetapi lari,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Benny mengumumkan pemerintahan sementara ‘West Papua’. Dia mengumumkannya lewat Twitter pada 1 Desember kemarin. Mahfud mengimbau masyarakat tak gusar atas cuitan Twitter Benny Wenda.

Benny disebutnya tidak punya kewarganegaraan. Dia bukan lagi warga negara Indonesia (WNI).

“Sehingga dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut kewarganegaraannya,” kata Mahfud. (Lb/dtc/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here