Setara Institute : Puisi Sukmawati itu Ekspresi Seni Yang Memiliki Derajat Kebenaran Faktual

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dibacakan Sukmawati dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 yang memuat kata ‘azan’ dan ‘cadar’ menjadi kontroversi akhir-akhir ini, Bahkan sudah ada pihak yang melaporkan Sukmawati ke Kepolisian atas dugaan melanggar pasal penodaan agama.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Puisi kontroversi Sukmawati sama seperti pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang terjerat oleh pasal penodaan agama. Padahal konteks dimana Sukmawati menyampaikan pusisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukanlah bentuk pendodaan agama melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga negara.

“Namun, karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolok ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama. Meskipun dalam disiplin HAM tidak dikenal istilah penodaan agama,” kata Hendardi saat di hubungi melalui WhatsApp, Rabu (4/04).

Selain itu, Hendardi menjelaskan bahwa due process of law tuduhan kasus-kasus penodaan agama, sebagaimana diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 sebagai genus Pasal 156a KUHP,  musti dilakukan secara bertahap, dengan peringatan dan teguran.

“Pilihan pemidanaan adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh setelah proses klarifikasi itu dilakukan dan peringatan diabaikan,” jelasnya.

Menurut Hendardi dalam puisi Sukmawati secara substansi tidak ada yang benar-benar bermasalah dari sisi SARA.

“Puisi Sukmawati yang sangat verbalis itu merupakan ekspresi seni yang memiliki derajat kebenaran faktual memadai, karena justifikasi faktualnya sebenarnya memang ada,” ujar Hendardi.

Lanjut Hendardi Dalam situasi sosial yang terbelah, isu semacam ini menjadi pemantik yang efektif untuk kembali membelah masyarakat. Apalagi di tengah kontestasi politik Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Politisasi dipastikan akan menguat.

“Agar tidak menguras energi publik dalam kontroversi ini, klarifikasi yang dilakukan keluarga Soekarno (3/4) diharapkan bisa meredakan situasi, jika diperlukan Sukmawati juga bisa memberikan penjelasan. Sementara, atas pengaduan yang sudah disampaikan, secara prosedural biarkan polisi bekerja memproses laporan yang sudah masuk tanpa perlu tekanan yang sarat motif politiknya,” paparnya.

Ia pun berharap dengan pelaporan Sukmawati, pihak Kepolisian harus segera mereformasi hukum penodaan agama dalam sistem hukum di Indonesia.

“Sehingga ada batasan jelas ihwal penodaan agama yang selama ini sering mengkriminalisasi kebebasan ekspresi warga,”tutupnya [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here