Negara Luput dan Kapitalisasi Desa

DR. Suwaib Amiruddin, Sosiolog Untirta

Liputanbanten.co.id – Perhatian pemerintah terhadap pembangunan masyarakat desa, baik ketersediaan sarana maupun infrastruktur lainnya, ditunjukkan melalui pemberian anggaran desa. Pengelolaan anggaran desa pun sepenuhnya diserahkan pada masyarakat desa. Mulai dari perencanaan maupun penganggaran dikelola langsung oleh pemerintah desa. Melalui kemandirian desa itulah, dapat menjadi parameter, bahwa betapa perhatiannya pemerintah pada masyarakat desa terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian anggaran pada masyarakat desa, sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif bagi kelangsungan pembangunan desa. Secara khusus bahwa dampak positif pemberian anggaran desa, tentunya dapat memberikan penguatan bagi masyarakat desa dalam hal pembangunan yang berbasis masyarakat. Namun juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah pemerintah desa, karena ketidakmampuan menyerap anggaran dan juga pelaporan penggunaan dana, maka dapat terjerat perilaku penyelewengan kewenangannya. Akibatnya bisa saja terjerat pada hukum dan korupsi atas penggunaan dana desa tersebut.

Situasi perhatian pemerintah itu, bukan berarti tidak disambut baik oleh aparatur desa. Antusias menyambut dana desa tersebut, perangkat desa berlomba-lomba membenahi kondisi masyarakat desa, baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi. Bergairahnya pemerintah desa membenahi kelembagaan ekonomi melalui BUMDes dan Usaha Mikro sebagai bagian pentingnya pengelolaan dana desa untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Pada sisi lain, pemerintah luput memperhatikan terkait alih fungsi lahan di tingat perdesaan. Misalnya di wilayah Provinsi Banten bagian Selatan, dulunya sebagai lahan pertanian, dialih fungsikan pada lahan industri dan pengembangan perumahan. Bahkan masyarakat desa, telah menjual lahannya, namun pembeli dan pemilik lahan berikutnya tidak mengetahui berasal dari mana. Sebagian masyarakat desa menjual tanahnya melalu tangan-tangan pihak ketiga, dan bukan pada pembeli langsung.

Realitas jual beli lahan di desa pun, diindikasikan ada kelompok-kelompok tertentu yang bermain dan sengaja menjadi perantara dari orang-orang luar yang ingin menguasai lahan di desa. Lebih mirisnya lagi, lahan yang sudah dibeli oleh “pihak luar” pemilik modal yang tidak dikenal itu, tidak di olah menjadi lahan produktif. Pada akhirnya lahan di kampung-kampung tidak difungsikan sebagai lahan pertanian, sebagaimana mestinya. Lahan dibiarkan tidur dan tidak produktif, tentunya menambah jumlah masyarakat miskin, karena lahannya sudah terjual pada pihak lain.

Imbas dari hilangnya lahan itulah, salah satu penyebab masyarakat untuk berpindah ke perkotaan menggantungkan hidupnya dan bekerja sebagai burh harian. Solusi yang harus diambil oleh pemerintah, adalah membuat regulasi yang ketat terkait pembelian dan penguasaan lahan. Point penting yang harus dimuat dalam peraturan tersebut adalah lahan tidak diperjual belikan apabila akan diubah produktifitas lahan menjadi kawasan yang tidak produktif. Penguatan lainnya, apabila ada orang-orang dari luar desa yang akan membeli lahan di kampung, perlu di lakukan penyelidikan secara mendalam siapa, dan mengapa membeli lahan. Kondisi ini negara tidak hadir dalam pengelolaan potensi lahan dan sudah diarahkan pada kapitalisasi lahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here