Konflik Masyarakat Pulau Sanghiang dengan PT PKP Sampai ke Meja Hijau

Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Selasa (6/11/2018)

Serang, Liputanbanten.co.id – Kasus dugaan penyerobotan lahan milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP) yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Sanghiang berujung dimeja persidangan.

Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Selasa (6/11/2018) merupakan pelimpahan berkas perkara P21 tentang penyerobotan lahan dan menyewaan tanah yang bukan haknya dari Polda Banten.

Dalam sidang tersebut menghadirikan tiga orang terdakwa atas nama Mardata, Masrijan, Lukman.

Penasihat Hukum LBH Rakyat Banten, Arfan Hamdani mengatakan,  Kasus yang menimpa kliennya merupakan buntut dari konflik  masyarakat Pulau Sanghiang dengan PT PKP yang saling mengklaim kepemilikan lahan di Pulau Sanghiang.

Dari konflik itu,  PT PKP melaporkan warga Pulau Sanghiang ke Polda Banten atas dugaan tindak pidana pasal 385 angka 4 KUHP, atau pasal 167 KUHP terkait penyerobotan lahan dan menyewakan tanah yang bukan haknya.

“Perkara ini merupakan bukan perkara hari ini saja. Akan tetapi konflik agraria di Pulau Sangiang tersebut sudah terjadi sejak tahun 90-an. Jadi konflik di Pulau sangiang ini sudah terjadi di tahun 90-an. Terkait dengan kepemilikan lahan disana, antara perusahaan dengan masyarakat. Ini yg tidak kunjung selesai,” kata Arfan.

Dijelaskan Arfan, sebelum proses berujung dimeja hijau,  pihaknya telah melakukan beberapa upaya-upaya yang ditempuh salah satunya pertemuan dengan Wakil Bupati Serang yang mengundang masyarakat Pulau Sanghiang dan PT PKP di Kantor Bupati. Namun, lanjut  Arfan, pihak PT PKP yang bergerak di bidang pariwisata yaitu resort tidak menghadiri udangan tersebut.

“Sebenarnya kami dari penasehat hukum, menyayangkan atas langkah yang ditepuh oleh pihak penggugat. Pasalanya, jika berkaitan dengan konflik agraria. Saya rasa jalan pidana ini bukan penyelesaian, dan yang menjadi pertanyaan kita, mengapa pihak PT PKP tidak hadir meskipun yang memanggil itu dari pihak pemerintah,” jelasnya.

Arfan membeberkan, setelah mendengarkan jaksa penuntut umum, dan memanggil para terdakwa untuk berdiskusi. Pihaknya menyimpulkan, agenda selanjutnya atau minggu depan di hari selasa. Mengajukan keberatan atas penuntutan jaksa penuntut umum, terkait tuduhan yang dilayangkan oleh pihak kejaksaan dalam persidangan ini.

“Sampai hari ini, pihaknya masih menindak lanjuti proses tersebut. Karena sebenarnya warga tinggal disana bukan sehari dua hari. Bahkan ada yang sudah 4-6 generasi menetap disana, dan mereka sendiri memegang dokumen juga,” ucapnya.

Sementara Sofiyan Saori, Ketua DKM Pulau Sangiang mengatakan, mengingat permasalahan tersebut telah terjadi sejak tahun 90-an. Ia berharap agar pihak pengadilan dapat terbuka pintu hatinya, serius, dan ingin menyelesaikan permasalahan di Pulau Sangiang.

“Karena permasalahan di Pulau Sangiang ini sudah dari tahun 90, semoga saja pihak pengadilan terbuka pintu hatinya, serius, dan ingin menyelesaikan permasalahan di pulau sangiang. Kita selalu taat kepada hukum, kita sering diundang mediasi pun selelu hadir. Namun alhamdulillah ke 3 terdakwa tidak ditahan tadi,” katanya. (Lb/Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here