Serapan Anggaran Sejumlah SKPD Pemkab Serang Masih Rendah

Ilustrasi. Serapan sejumlah SKPD Kabupaten Serang masih rendah.

Serang, Liputanbanten.co.id – Serapan Anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang masih rendah atau dibawah 50 persen dari rata-rata anggaran yang dialokasikan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya gagal lelang.

Bupati Serang‎, Tatu Chasanah mengatakan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi progres capain SKPD yang dilakukan oleh pihaknya diketahui ada beberapa yang gagal lelang. Adapun sejumlah SKPD yang gagal lelan tersebut yaitu merupakan yang menjadi skala prioritas Pemkab Serang.

“Yang rendah itu sebetulnya mereka‎ Insya Allah di Desember itu tidak ada masalah, karena untuk progres belanja langsung atau lebih ke fisik itu lelangnya sudah dilaksanakan, hanya ada beberapa yang gagal lelang tetapi angkanya tidak signifikan,” kata Tatu, Senin (7/11/2016).

Ia mengungkapkan, secara rinci  sejumlah SKPD yang serapannya masih rendah antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yaitu gagal lelang satu paket paud dan 15 paket di SD dengan nilai Rp6,3 miliar dan belum terserapnyadana insentif guru ngaji dan madrasah diniyah dengan Rp13 miliar. Untuk guru ngaji dan madrasah ini tinggal dibagikan dikahir November ini.

‎Selain itu Dinas Kesehatan (Dinkes) yang tidak terserap antara lain masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan nilai sekitar Rp 7 miliar. Anggaran untuk JKN ini meliputi 60 persen untuk pelayanan dan 40 persen operasional. Menurutnya yang menjadi persoalan sehingga belum terserap diantaranya adalah terkait pengadaan obat, karena semua Puskesmas di Kabupaten Serang tidak punya sertifikat untuk pengadaan ini. Tak hanya itu, kata dia, persoalan lainnya adalah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang gagal lelang dengan nilai Rp 1,4 miliar dan pengadaan lahan Puskesmas Waringin Kurung dan Kramatwatu yang masih bermasalah.

“Jadi 2017 Insya Allah tidak bermasalah, karena tahun ini mereka (Puskesmas) baru melakukan Diklat untuk perolehan sertifikat itu,” ungkapnya.

Kemudian untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  yang gagal lelang ada dua paket dengan nilai  Rp 1,5 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang gagal lelang Rp 4 miliar. “‎Jadi saya lihat itu tadi adalah dinas-dinas yang skala prioritas dengan anggaran terbesar. Kemudian tadi juga ada Disperindagkop sama kebanyakan di fisik, ada juga dinas lain yang dua paket tidak ada yang menawar,” imbuh Tatu.

Ia menegaskan kepada SKPD yang mempunyai pekerjaan fisik‎ untuk melelangkan lebih awal, artinya pada Januari sudah masuk ke ULP. Karena jika pertengahan tahun dimasukan dikhawatirkan terjadi gagal lelang. “Saya tegaskan kepada SKPD yang punya pekerjaan fisik untuk melelangkan lebih awal, jadi upayanya itu, kaya DPU mereka merencanakan di Desember sudah lelang,” katanya.

Menurutnya, jika misalanya serapannya masih ada yang rendah maka pengaruh uhnya pada penganggaran kedepan. “Kalau total rendah sama sekali memang tidak ada, tetapi disampaikan diantara semua itu ‎kalau misalnya kita urut lagi ada yang paling rendah berarti untuk penganggaran kedepan tidak bisa diperbesar, kalau misalnya ada permasalahan yang mereka tidak bisa pecahkan,” imbuhnya. (Lb/de)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here