DPD Hanura Banten Sampaikan Mosi Tidak Percaya Kepada Wiranto

H. Ahmad Subadri Ketua DPD Hanura Banten

Serang, Liputanbanten.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melalui surat Nomor M.HH.AH.11.02-58  tertanggal 6 Juli 2018 memutuskan kembali mengakui Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Menurut H. Ahmad Subadri ketua DPD Partai Hanura Banten melalui rilisnya menyampaikan bahwa dengan keluarnya surat Nomor M.HH.AH.11.02-58  tertanggal 6 Juli 2018, Keputusan itu merupakan respons yang baik.

“Kami Keluarga Besar Partai HANURA Provinsi Banten mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kepemimpinan OSO (Oesman Sapta Odang-red) dan H. Herry Lontung Siregar sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal  DPP Partai Hanura sebagaimana telah ditegaskan oleh Menkumham RI dalam suratnya tertanggal 06 Juli 2018 Tentang tetap berlakunya SK Menkumham RI No. M.HH – 01.AH.11- 01 tertanggal 17 Januari 2018 Tentang : Rekstukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Masa Bakti 2015-2020,” Jelasa Ahmad Subadri, Minggu (8/7).

Lanjutnya Ahmad Subadri, terima kasih kepada KPU RI yg telah menindaklanjuti Surat Menkumham RI tertanggal 06 Juli 2018 tersebut di atas dengan menegaskan bahwa pihak yg sah dan berhak untuk mendaftarkan Caleg dalam Pileg 2019 adalah pihak yg berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung Siregar.

Ahmad Subadri Menyerukan kepada segenap Pimpinan, Kader dan Simpatisan Partai Hanura di Provinsi Banten untuk terus bekerja keras, lebih menguatkan dan lebih menyolidkan, ikhtiar-ikhtiar pemenangan untuk Pemilu 2019.

Sementara itu Ahmad Subadri menyampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto atas manuver yang terjadi di Partai Hanura.

“Kami menyampaikan Mosi Tidak Percaya terhadap H Wiranto yg terbukti nyata-nyata telah melakukan berbagai manuver yg berniat menenggelamkan keberadaan dan kiprah Partai Hanura,” Ungkapnya.

Selanjutnya memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memecat H Wiranto dari kedudukannya selaku Menkopolhukam RI. Sebab fungsi Menkopolhukam yang seharusnya menjadi teladan dalam hal ketaatan terhahaap hukum, menjaga stabilitas politik dan HAM justru melakukan tindakan yang sebaliknya. Sehingga demi kewibawaan Pemerintah, maka Wiranto tidak layak lagi di Kabinet Jokowi-JK. (Lb/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here