Mengukuhkan Netralitas Kampus

Eko Supriatno. (Foto: Ist)

Oleh: Eko Supriatno, S.IP, M.Pd.

Pilgub Banten 2017 sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Agresifitas lobi dan manuver politik sejumlah tim sukses dan partai politik dalam memanfaatkan waktu tersisa ini semakin tinggi. Selain melakukan kampanye formal melalui jalur resmi partai, seluruh partai juga melakukan kampanye melalui media cetak dan elektronik, yang kadangkala penuh ”kontroversi” sekalipun. Selain itu, partai politik juga menggunakan media alternatif yaitu melalui kampus-kampus untuk menarik simpati publik.

Rekaman fakta ini sangat mudah didapatkan. Coba tengok, ada acara “Ceramah Umum dan Dialog Terbuka bersama calon Gubernur Banten” , atau ”MILAD kampus bersama Calon Gubernur Banten”, atau juga Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama Calon Gubernur Banten. Eh saya heran, kreatif sekali ya! Yakin pisan ditambah dech, isi ”perkuliahan” di beberapa kampus, dipastikan muatan politis selalu menjadi singgungan tema perkuliahan. Begitu pula dalam bentuk diskusi-diskusi yang ada di dalamnya. Semuanya sarat dengan kampanye politik para calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilu 15 Februari 2017 nanti.

Infiltrasi kepentingan-kepentingan tim sukses pilgub 2017 dan partai-partai politik tertentu ke dalam kegiatan kampus mengindikasikan hilangnya netralitas kampus karena kooptasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Sinyalemen bahwa kampus dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk menyuarakan kepentingan partai beserta misi yang dibawanya memang sulit dibuktikan namun dapat kita rasakan kehadirannya.

Sebenarnya dugaan penunggangan kampus ini sudah sejak lama terdengar, bahkan bukan hanya partai politik saja yang memanfaatkannya. Namun beberapa kelompok lain juga mulai terlihat memanfaatkannya.

Sejatinya; sekolah, masjid, panti asuhan, rumah sakit dan universitas agar tidak disusupi oleh kelompok dakwah dan partai politik tertentu yang memperjuangkan agenda dan ideologi yang berbeda. Namun bagaimana dengan kampus yang tidak berafiliasi keduanya?

Apakah kampus ini bisa dimasuki kepentingan-kepentingan partai politik? Jawabannya adalah Tidak!!! kampus harus tetap netral dan independen.

Oleh sebab itu, DPR kemudian membuat UU No. 10 Tahun 2008, mengenai pemilu yang salah satu pasalnya berbunyi bahwa lembaga maupun institusi pendidikan harus bebas dari kampanye. Diharapkan adanya pelarangan kampanye (yang termasuk di dalamnya dialog terbuka, debat kandidat, dan mimbar bebas) dalam kampus tersebut dapat menghindari adanya upaya politisasi pihak-pihak tertentu dan menjada netralitas kampus dalam pilkada ini. Tak heran, di pintu masuk kampus harusnya menjelang kampanye pilgub Banten perlu dibentangkan spanduk “Peserta Kampanye Dilarang Masuk Kampus”.

Pertanyaannya sekarang, apakah kampus harus benar-benar tertutup dari hingar bingar pesta demokrasi Banten ini?

Harus diakui secara jujur bahwa kampus yang ada di Banten saat ini berjumlah sekitar puluhan bahkan ratusan, merupakan sarana paling efektif dan aman untuk dijadikan media sosialisasi atau kampanye kepentingan-kepentingan politik menghadapi pilkada ini. Efektif karena kampus setiap hari (jadwal perkuliahan) senantiasa dipenuhi mahasiswa (masyarakat kampus). Aman karena seluruh tema politisasi dan perkuliahannya tidak pernah dikenakan sensor oleh siapapun. Seluruh materi kuliah atau perkuliahan harus dan akan diterima sebagai sebuah kebenaran atas informasi. Pengurus kampus atas nama LPPM atau Pusat Kajian menjadi andalan utamanya. Tema kuliah akhirnya berubah menjadi media kampanye para calon dan kepentingan politik yang menungganginya.

Kampus memiliki peran strategis dalam kampanye politik para calon gubernur atau wakil gubernur. Dukungan dari kalangan kampus (baik itu rektorat maupun mahasiswanya) merupakan modal politik yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk meraih suara dalam pilkada nanti. Dari kampus banyak dilahirkan ahli-ahli dan pengamat-pengamat dalam berbagai bidang terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang tentu saja sangat diperlukan analisanya menjelang pilgub ini.

Mahasiswa, sebagai kelompok terbesar yang berada dalam kampus juga memiliki peran yang sangat penting sebagai agen pembawa perubahan dan pencipta opini publik. Apabila pasangan “calon” sudah mendapat dukungan dari mahasiswa, dapat diperkirkan perjalanannya menuju tampuk kepemimpinan (dan pada saat ia memimpin nantinya) akan mulus, jauh dari aksi unjuk rasa.

Betapa strategisnya peran kampus, sehingga kampus sangat rentan dengan politisasi dari pihak-pihak tertentu. Salah satu cara untuk meraih dukungan dari pihak kampus ialah dengan mendukung isu-isu tertentu yang sedang hot-hotnya di kalangan civitas akademika.

Maka jangan heran bila tema-tema diskusi semakin tidak karuan, cenderung beraroma ajakan untuk memilih ”calon” tertentu, walau kadangkala dibungkus rapi dengan stempel diskusi. ”Demi kebaikan Pendidikan kita, mari pilih partai Islam yang memperjuangkan kepentingan ummat”, ”Untuk kepentingan daerah kita mari pilih calon ”A” sebagai kader asli daerah ini”, dan masih banyak lagi kutipan-kutipan isi diskusi dan pengajian yang terang-terangan mengajak untuk memilih partai tertentu.

Hingga akhirnya tema-temanya terkesan partisan, cenderung provokatif dan menebar aroma kebencian. Pulang dari ”kuliah atau diskusi” bukan lebih meningkatkan derajat ”intelek atau kecendikiawanan kita” namun yang terjadi malah sebaliknya yaitu siapa yang harus saya pilih dalam pilkada mendatang? Inilah realitas yang ada.

Keseluruhan persoalan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh akademisi atau yang peduli akan hal ini, agar eksistensi kampus itu benar-benar sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya.

Sesuai dengan misi yang miliki kampus, sebenarnya terdapat tiga fungsi kampus yang harus dijaga dan dipertahankan yaitu:

Pertama, kampus dapat difungsikan sebagai pusat study atau pusat pendidikan, baik teoritis ataupu praksis. Kedua, memanfaatkan kampus sebagai pusat pengembangan pengabdian masyarakat, melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki kampus, seperti riset yang diaplikasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan, ketiga, memfungsikan kampus sebagai pusat penelitian.

Kampus sebagai forum terlengkap yang dimiliki ”manusia intelek”, dimana secara rutin dilaksanakan di setiap minggu sesungguhnya dapat menjadi ajang paling tepat peningkatkan kualitas ”keintelektualan” sehingga eksistensinya haruslah tetap dijaga dan dijauhkan dari intervensi dan kooptasi beberapa kepentingan/partai politik yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sesaat.

Kampus haruslah netral dan menjadi kebanggaan ”peradaban” secara keseluruhan, dan bukannya menjadi corong kampanye kandidat/partai. Karena jika itu terjadi kampus akan menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Melihat realitas diatas, penulis memiliki beberapa catatan penting bagi revitalisasi fungsi dan status kampus, diantaranya adalah:

Pertama, perlunya kesadaran seluruh stakeholder kampus, baik pengurus kampus, Dosen, mahasiswa, peneliti, mubaligh intelektual, aktivis organisasi, politisi maupun masyarakat kampus pada umumnya bahwa kampus adalah tempat bersama dan milik bersama yang harus dimanfaatkan secara bersama-sama pula. Sehingga bila ada partai politik yang berusaha memanfaatkannya, maka kita harus menolaknya secara bersama-sama.

Kedua, menghimbau kepada seluruh calon/kandidat/partai politik untuk tidak menjadikan kampus sebagai sarana kampanye karena itu semua akan merendahkan martabat kampus itu sendiri sebagai tempat ”lahirnya manusia-manusia pilihan”. Kampus harus dikembalikan kepada khittahnya seperti termaktub dalam misi kampus masing-masing.

Penulis berharap, kampus masih tetap menjadi tempat netral ”utama”, hingga akhirnya benar-benar menjadi kebanggaan bersama. Sampai kapanpun dan siapapun yang terpilih menjadi gubernur/pemimpin kelak, kampus akan tetap menjadi kampus.

Penulis adalah Akademisi dan Tenaga Ahli Farksi PKB DPRD Provinsi Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here