Kahmi Banten Gelar FGD, Perda RPIP Menjadi Harapan Pembangunan

Focus Group Discussion (FGD) Kahmi Banten.

Serang, Liputanbanten.co.id – Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Banten menggelar Fokus Group Discussion (FGD) di Kantor MW Kahmi Cipocok Jaya Kota Serang, hadir dalam FGD Presidium Kahmi Banten, Rudiansyah Thoib sekretaris Disperindag Provinsi Banten, H. Amin Rohani Kadin Banten, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) H. Lili, Himpunan Pengusaha Kahmi, Para penggiat usaha kecil, pengamat kebijakan publik, dan para pelaku usaha kecil, Jumat (9/3/18).

Menurut Koordinator Kahmi Banten H. Udin Saparudin pada pembuka diskusi, bahwa Banten merupakan daerah yang banyak memiliki potensi ekonomi, hal ini terlihat dengan banyaknya kawasan industri yang dapat menopang pembangunan di Provinsi Banten, pada diskusi inilah perlu kiranya stakeholders dapat memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Banten terkait dengan di bahasnya Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) oleh Pansus DPRD Banten.

“Sangat di yakini bahwa Banten merupakan daerah yang sangat di minati investor untuk dapat berinvestasi, sehingga perlu kiranya ada suatu regulasi yang dapat mengatur Industri,” Ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Rudiansyah Thoib sekretaris Disperindag Provinsi Banten, bahwa dengan adanya Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang sedang di bahas oleh Pansus DPRD Banten, dapat memberikan ruang kepada masyarakat penggiat ekonomi seperti UMKM, Sekolah Kejuruan agar dapat bekerjasama dengan industri.

“Kami berharap setelah Perda RPIP ini di sahkan rencana pembangunan industri 20 tahun kedepan banten akan semakin maju, kita arahkan para penggiat pendidikan seperti SMK untuk dapat membuka jurusan/program kejuruan yang membidangi industri, supaya kelak lulus mereka memiliki kompetensi keilmuan yang langsung terjun di industri,” ujarnya.

Sementara itu, penggiat UMKM mengharapkan adanya pembinaan dari pemerintah daerah dalam membesarkan UMKM sebagai ladang industri kecil yang dapat memperkerjakan pengangguran di Banten.

Hal senada di sampaikan yannu setiawan anggota Presidium Kahmi Banten, bahwa regulasi pada penataan produk hukum harus mengarah pada kebijakan pembangunan, sehingga ada sinergitas antara atura dengan penataan pembangunan.

Diharapkan raperda RPIP segera di percepat pembahasannya yang saat ini tengah dibahas pansus, Raperda ini harus dapat mengakomodir kepentingan publik. [Lb/Red]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here