Deputi Pencegahan KPK : Penyaluran Bansos di Daerah Harus Tepat Sasaran

Ilustrasi. (Foto: Dok/Net)

Jakarta, Liputanbanten.co.id Mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah agar tepat sasaran, menurut Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

“Dosa terbesar kalau orang harusnya dapat bansos tapi tidak dapat. Itu yang paling besar,” kata Pahala dalam sebuah webinar, Sabtu (9/5/2020).

Pahala mengatakan, kepala daerah harus mengutamakan agar semua bansos tepat sasaran. Dilansir dari Indonesiainside.id, Dalam pengadaan bantuan, kepala daerah tak perlu khawatir berlebihan jika salah dalam sisi administrasi, seperti kesalahan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kalau salah administrasi nggak apa-apa. Kalau salah secara administrasi, jangan yang pidana. Pidana itu kan dicirikan sama kerugian negara dan ada niat jahat,” katanya.

Dia mengatakan, salah satu yang membuat kepada daerah bingung menyusun pengadaan bantuan sosial adalah data penerima yang bermasalah. Dia menyarankan kepala daerah merujuk pada DTKS dari Kementerian Sosial.

“Kalau Anda merujuk pada DTKS, dijamin Anda tidak akan salah.Tidak akan salah dalam artian pidana. Karena DTKS itu, jelek-jelek ini data yang lumayanlah, tapi pemda (pemerintah daerah) tolong dipadankan dengan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Sosial sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah untuk menggunakan data warga miskin pada DTKS, yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 1, 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.

Di surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) juga disebutkan, bahwa usulan calon penerima Bansos Tunai dari Non DTKS adalah keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP).

Pemda juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai acuan untuk mengusulkan penerima bansos di luar DTKS. Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, tanggal 21 April 2020. (Lb/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here