Ratusan ASN Banten Bolos Kerja, WH Bakal Sanksi Hanguskan Tukin

Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy masuk kerja usai Hari Raya Idul Fitri, Senin (10/6/2019). @Foto:Febry/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy menggelar halal bihalal pada hari pertama masuk kerja usai Hari Raya Idul Fitri, Senin (10/6/2019).

Sejumlah pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Banten memanfaatkan moment ini  untuk bersalam-salaman di lapangan Setda Pemprov Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Jalan Raya Curug, Kota Serang.

“Setelah melaksanakan libur Idul Fitri selama 10 hari, ASN Provinsi Banten harus kembali untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing,” ungkap Wahidin Halim yang biasa disapa WH.

Kemudian WH juga mengajak, seluruh ASN di hari pertama kerja ini untuk langsung bekerja dan tidak bermalas-malasan. Ia meminta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat mencatat seluruh ASN yang belum hadir pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran.

“Kita harus kembali kepada kesadaran kita sebagai pegawai, kembali kepada semangat baru, karena kita telah menjalani bulan ramadan yang bisa melahirkan semangat disiplin dan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT maupun ketaatan sebagai ASN,” ujarnya.

Tidak lupa, WH mengingatkan, kepada seluruh Kepala OPD untuk mengawasi bawahanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik itu dalam menjalankan program kegiatan maupun kedisiplin.

“Kita akan beri sanksi. Akan hanguskan tujangan kinerjanya (Tukin), mulai dari Kadis, Kabid maupun Kasubbid, karena mereka bertanggung jawab terhadap staf yang tidak mengikuti apel,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Banten, Komarudin menjelaskan, berdasarkan hasil perhitungan absensi online, tercatat dari 3660 wajib apel, sebanyak 219 pegawai tidak masuk tanpa berita (TMTB), 90 orang dinas luar, 39 orang cuti dengan urusan mendesak, dalam pendidikan 9 orang, 3 orang dalam Diklat dan 1 orang dilaporkan sakit. Pegawai yang dalam dinas luar tersebut rata-rata berasal dari OPD bidang pelayanan seperti pengatur lalu lintas dan pelayanan berjalan lainnya.

“Yang tanpa keterangan ini kita identifikasi dan akan kita panggil untuk dimintai keterangan bersama-sama dengan Inspektorat. Sanksinya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran, karena nanti diakumulasi dengan ketidakhadiran pada apel-apel sebelumnya,” tutupnya. (Lb/Fs/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here