Pemprov Banten Didesak Sahkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Ilustrasi

Serang, Liputanbanten.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS)  catat, garis kemiskinan  di Banten berada pada besaran Rp.  406.988 per kapita diperiode Semptember 2017 sampai Maret 2018. Adapun penyumbang terbesarnya dari kelompok makanan terutama beras.

Membeludaknya angka garis kemiskinan harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah Pemprov Banten.

“Salah satu solusi mengurai angka pengangguran dan kemiskinan adalah mengesahkan Perda perlindungan dan pemberdayaan petani,” kata Angga Hermanda salah satu pengurus Damar Leuit Banten, melalui sambungan telefon  selular,  Jumat (10/8).

Janji politik Wahidin Halim dan Andika Hazrumy ketika kampanye telah menempatkan pertanian sebagai permasalahan ke-8 dari 21 permasalahan umum yang harus tuntaskan di Banten. Namun, sudah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan masih banyak permasalahan petani yang belum bisa dijawab.

Perda masih dalam tahap pembahasan oleh DPRD Provinsi Banten. Selain itu,  Perda tersebut merupakan peraturan turunan dari UU 19/2013 yang salah satunya mengatur pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan antara lain tanah bagi petani, distribusi dan pasar hasil panen serta ganti kerugian gagal panen.

“Perda ini jelas akan akan lebih melengkapi peraturan-peraturan di Provinsi Banten yang berpihak kepada petani seperti Perda 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) jika disahkan,” terangnya. (Lb/Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here