Spekulan Hambat Investasi Serang Timur

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa. (Foto: Liputanbanten)

Serang, Liputanbanten.co.id – Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menilai diresmikannya interchange tidak berbanding lurus dengan laju investasi di wilayah Serang Timur. Hal itu dikarenakan banyak lahan di wilayah Serang Timur yang sudah dimiliki spekulan dan dengan sengaja menaikan harga tinggi kepada investor yang hendak masuk.

“Dibukanya interchange itu tidak berbanding lurus dengan tumbuh dan berkembangnya investasi di Serang timur. Bukan berarti tidak ada pemohon, banyak pemohon pemohon yang mau berinvestasi di Serang timur tapi terbentur dengan harga tanah yang sekarang sudah banyak dikuasai oleh spekulan,” ujarnya.

Pandji mengatakan, para spekulan tersebut sudah menguasai tanah sejak tahun 1990. Luasan tanah yang dimiliki antara 100-250 hektar per orangnya. Jika ditotal, diperkirakan ada sekitar 5.000 hektar lebih tanah di wilayah Serang Timur yang sudah dimiliki spekulan. “Itu ada di Jawilan, Kopo, Cikande, Kibin hingga Kragilan,” katanya.

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang sudah mengantongi izin lokasi kemudian tidak bisa membebaskan tanahnya. Sebab spekulan sudah menaikan harga tanah secara gila gilaan. Adanya hal itu tentu sanga menghambat investor yang hendak masuk.

“Mereka (spekulan) sudah punya sertifikat atas nama hak milik atas nama anaknya, istrinya, saudaranya, karyawannya, dan lainnya itu sampai ratusan hektar. Kemarin saya dapat keluhan dari beberapa perusahaan ketika dia mau action di lapangan harga tanahnya gila gilaan. Harga di pedalaman saja minta Rp 500 ribu per meter mereka menguasai lebih dari 200 hektar,” tuturnya.

Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang mendata tanah yang telah dimiliki spekulan dan juga telah diterlantarkan oleh mereka. Hasil pendataan itu nantinya akan diajukan ke pemerintah pusat untuk kemudian dikembalikan statusnya menjadi tanah Negara. Sesuai dengan undang undang Agraria, tanah yang telah diterlantarkan lebih dari 5 tahun bisa dikembalikan statusnya jadi tanah Negara.

Sementara para spekulan sudah menguasai tanah dan menelantarkannya hampir 20 tahunan. Dengan demikian, para investor yang masuk tidak

akan terhambat oleh spekulan atau pemilik tanah ratusan hektar yang notabenenya bukan warga Kabupaten Serang. “Yang 50 tahun saja bisa dikembalikan jadi tanag negarah apalagi 20 tahun. Jadi dengan adanya interchange dia malah menaikan harga tanah. Walau pun dia punya sertifikat hak milik, karena dia tidak mentelantarkan tanah untuk kepentingan ekonomi dan sosial maka bisa dikembalikan,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang masuk, kata Pandji, saat ini sudah ada sekitar 20 perusahaan yang mengajukan izin lokasi. Hanya saja mereka terbentur dengan harga tanah yang diajukan spekulan. “Makanya pemda tidak akan main main. Ini sedang kita data dulu, kita inventarisir dulu, sudah dibuat tim.  Dan kita akan ajukan ke pusat. Satu kecamatan saja bisa 800 hektar yang dimiliki 4 orang spekulan,” ucapnya.

Disinggung soal dana sharing interchange yang terkumpul, Pandji mengatakan saat ini sudah ada Rp 9 miliar. Sedangkan untuk MoU sudah mencapai 128 perusahaan dari total 300 perusahaan. “Kita mulai gerak lagi dan kebetulan kita mulai butuh nih untuk menutup anggaran, Karena anggaran yang semestinya untuk masyarakat sekitar Rp 35 miliar kepakai dulu kesana (interchange),” katanya.

Untuk itu, pihaknya sudah membentuk tim baru yang akan melakukan penagihan secara dor to dor. Kemudian perusahaan yang sudah mendatangani MoU segera dikejar. Karena memang banyak yang sudah tandatangan tapi belum bayar. “Selanjutnya kita akan berikan sanksi perusahaan yang melanggar aturan kaidah lingkungan. “Sudah melanggar tidak punya UKL dan UPL bandel lagi tidak bayar,” tuturnya. (Lb/Yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here