Ramai-Ramai Tolak Revisi UU KPK

Gedung KPK. @Foto:Net/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – Gelombang penolakan terhadap draf revisi undang-undang KPK yang diinisiasi para legislator di DPR terus mengalir. Dukungan kali ini berasal dari kaum akademisi yakni Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, dan Ketua Dewan Guru Besar IPB, Yusran Massijaya.

Kendati menilai wajar soal proses berpolitik yang ada di DPR, namun Arif mengatakan untuk agar pengambilan sikap haruslah diperhatikan kembali oleh para legislator. Menurutnya, upaya revisi kali ini jelas mengesampingkan soal peran KPK bagi publik termasuk seberapa besar kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu.

“Saya kira soal RUU memang ini kan bagian dari proses politik yang ada di DPR namun yang kami harapkan dari DPR juga mencermati dari dinamika perkembangan respons publik karena bagaimana pun juga kepercayaan publik terhadap sangat tinggi dan harapan terhadap KPK sangat-sangat tinggi dari publik ini,” ujar Arif Satria dalam keterangannya di gedung KPK, Selasa (10/9/2019).

KPK memperoleh kepercayaan begitu besar dari masyarakat, kata Arif, kerena publik dapat langsung merasakan dampak pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan KPK saat ini.

Oleh karena itu kejernihan DPR dalam memikirkan sebab akibat, diharapkan dapat ditunjukkan oleh para pemegang keputusan nantinya.”Maka mestinya DPR saya yakin bisa lebih jernih memahami apa yang ada yang dipikirkan oleh masyarakat ini,” ujarnya.

Senada dengan Arif, Yusran pun menyampaikan pentingnya untuk menjaga eksistensi yang sejauh ini telah berkontribusi besar dalam pemberantasan korupsi. Untuk melakukan hal itu, IPB pun mendorong penguatan KPK. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan agar KPK dapat membantu negara dalam mewujudkan iklim investasi yang jauh lebih sehat.

“Dewan guru besar IPB itu sekarang sedang memikirkan bagaimana memperkuat KPK ini agar bisa menjadi aset bangsa yang bisa membantu kita memperlancar investasi negara kita,” ucap Yusran

“Entry poin kita untuk meningkatkan ekonomi kita lompatannya jauh ke depan kalau kita bisa menjaga independensi KPK dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.

Dukungan Pemuka Agama

Tak hanya dari akademisi, siang ini KPK pun menerima dukungan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri mereka lembaga keumatan. Sejumlah perwakilan pemuka agama menyatakan diri tegas mendukung KPK dalam menolak revisi UU KPK.

Perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henry Lokra pun menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi. Dalam pesannya ia meminta agar Presiden Jokowi untuk tak memberikan dukungan terhadap bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pelemahan KPK.

Ia pun meminta agar Presiden untuk tak mengirimkan Surpres agar dapat langsung menghentikan pembahasan revisi tersebut.”Presiden tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagai tindak lanjut pembentukan RUU Revisi KPK, sehingga pembahasannya akan terhenti,” ungkap Henry.

Hal itu pun turut ditegaskan Henry kepada pihak DPR. DPR diminta untuk tak lagi melanjutkan pembahasan revisi tersebut mengingat akibatnya yang buruk pada pelemahan kerja KPK.

“DPR untuk berhenti melakukan tindakan yang mendukung pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pelemahan KPK,” tegas Henry.(Lb/Kmp/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here