Dinilai Cacat Hukum, KPU RI Diminta Evaluasi Seleksi KPU Lebak

Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaidi Ibnu Jarta.

Lebak, Liputanbanten.co.id – Dugaan maladministrasi dalam proses seleksi KPU Kabupaten Lebak pada 2018 lalu mengundang perhatian Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaidi Ibnu Jarta.

Junaidi mengaku keberatan jika proses seleksi KPU Kabupaten Lebak dilakukan secara tidak sehat yang berimbas pada hasil seleksi yang dilakukan Timsel itu sendiri.

Dengan demikian, Junaidi meminta KPU RI melakukan evaluasi terhadap proses seleksi KPU Kabupaten Lebak.

“KPU RI harus melakukan evaluasi ulang jika benar adalah salah satu tahapan yang dinilai cacat dan diloloskan Timsel,” ujar Junaidi, Kamis (10/1/2019).

Menurut Junaidi, jika proses seleksi KPU Lebak tidak dilakukan evaluasi, maka hasil dari proses seleksi itu sendiri cacat hukum.

“Jika tidak dievaluasi maka hasilnya akan cacat hukum selamanya. Kita tahu, KPU punya kerja-kerja yang berhubungan dengan penegakkan demokrasi dan undang-undang,” tegasnya.

Kata Junaidi, masyarakat Kabupaten Lebak menginginkan KPU Lebak diisi orang-orang kompeten dan tidak memiliki masalah dalam proses hasil seleksi. “Tidak bermasalah saat seleksi,’’ harapnya.

Perlu diketahui bersama, hasil proses seleksi KPU Kabupaten Lebak kini sedang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Sebab, ada potensi maladministrasi.

Catatan Liputanbanten.co.id dalam rekap hasil tes psikologis KPU Lebak 2018. Hanya 9 nama masuk kategori yang dipertimbangkan. Sementara 21 peserta tidak disarankan.

Namun anehnya, dari 21 peserta yang tidak disarankan dalam rekap hasil tes psikologis, justru ada yang diloloskan hingga masuk dalam 10 besar. Sementara peserta yang 9 masuk kategori dipertimbangkan tidak diloloskan alias diabaikan. (Lb/Red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here