Satu Tahun Kasus Novel Baswedan, Massa Aksi Minta Pemerintah Bentuk TGPF

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil bersama dengan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas terkait kasus Novel Baswedan yang hingga saat ini masih belum dituntaskan oleh pemerintah serta pihak Kepolisian.

Massa aksi tersebut meminta agar pemerintah segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk memecahkan kasus yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Aksi tersebut digelar pada hari Rabu (11/04) dan merupakan tepat satu tahun usia peristiwa penyerangan menggunakan air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun hingga kini, satu tahun pasca peristiwa, pelaku dan dalang kasus ini belum juga terungkap. Dengan waktu yang terbilang lama, massa yang berkumpul berharap agar Pemerintah dan Kepolisan lebih serius menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam aksinya tersebut, salah satu massa aksi yang berkumpul mengatakan “Sampai kapan Presiden Jokowi akan menunggu Kepolisian angkat tangan, baru Presiden akan bertindak? Sampai kapan? Novel Baswedan butuh Keadilan,” kata salah satu massa aksi.

Selain itu, massa aksi yang menyuarakan dukungan kepada Novel Baswedan pun meminta agar Presiden Jokowi untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Sementara, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontraS) Yati Andriyani mengatakan kasus Novel Baswedan mempunyai banyak perhatian dari masyarakat. Tapi sudah 365 hari kasusnya tidak ada kemajuan, Bahkan justru lebih mundur dan tidak ada sesuatu yang signifikan yang dilakukan oleh negara dalam konteks penyelesaian kasusnya.

“Bayangkan diluar sana ada banyak kasus-kasus, ada banyak pembela HAM yang juga melakukan advokasi terkait dengan isu hak asasi manusia, untuk isu anti korupsi, isu lingkungan dan mereka juga terancam dengan kasus ini. Mereka melihat bagaimana mungkin kasus Novel yang di Jakarta itu yang 365 hari saja tidak diselesaikan, tidak ada kemajuan,” kata Yati dalam orasinya.

Selain itu Yati juga menyampaikan bahwa pembela Hak Asasi Manusia diluar sana juga terancam susah untuk akses, tidak ada yang mengadvokasi, susah melaporakan kasusnya dan kasusnya tidak di follow up.

“Pasca kasus Novel Baswedan terjadi ada banyak kasus-kasus yang sama terjadi dibeberapa wilayah, salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan juga hampir sama melaporkan kasus korupsi tapi kemudian tidak di Follow up justru malah di kriminalisasi dan juga di aniyaya, jadi ini menurut kami jadi ancaman artinya bahwa hari ini, tahun lalu Novel menjadi korban dan bukan tidak mungkin besok-besok kita yang menjadi korban,” jelasnya.

“Kita yang hari ini berbicara tentang hak asasi manusia itu juga bisa jadi korban, untuk itu apa yang bisa kita lakukan ya kita harus terus kampanyekan, kita advokasi kasusnya, kita tuntut keadilan, karena keadilan untuk Novel itu keadilan untuk kita semua. Itu yang kita tuntut hari ini,” tutupnya [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here