Banjir Bandang dan Tanah Longsor Di Lebak, Komisi III DPR RI Akan Panggil Kapolda Banten

Serang, Liputanbanten.co.id – Komisi III DPR RI berencana akan melakukan audiensi dengan Kapolda Banten terkait tambang ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang mengakibatkan banjir bandang di Kabupaten Lebak. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR RI M Rano Alfath saat ditemui awak media di Kota Serang, Minggu (12/1/2020).

“Saya dari Komisi III DPR RI bersama perwakilan dari Banten akan memanggil Kapolda Banten untuk menanyakan soal tindak lanjut penanganan kasus tambang emas ilegal di Lebak yang telah disampaikan Presiden RI,” kata Rano.

Menurutnya, tambang emas ilegal di TNGHS harus segera diungkap sampai keakar-akarnya. Karena bagaimanapun juga tambang tersebut salah satu penyebab adanya banjir bandang yang melululantahkan ribuan rumah dan menelan puluhan korban jiwa di Lebak.

Oleh karenanya, lanjut Rano, pihaknya meminta kepada pihak penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus tersebut. “Siapapun pemainnya, harus ditindak, karena dampaknya luar biasa bagi masyarakat, kemaren Pak Jokowi sudah memerintahkan itu,” ungkapnya.

Selain itu, ia pun meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut terlibat dalam pengungkapan kasus itu, karena, dalam kasus penambangan emas ilegal melibatkan masyarakat kecil yang berada disekitaran penambangan sebagai pekerja.

Jika tambang tersebut merupakan salah satu penghasilan masyarakat, dikatakan Rano, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang baru.

“Pemda harus turun memberikan edukasi, jangan sampai pas ditutup warga protes sebagai bahan penghasilan mereka, itu harus ada solusi pekerjaan lain buat warga yanh menambang di situ,” tegasnya (Lb/Ar/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here