Menghadapi Pilkada, Panwaslu Kota Serang Pantau Akun Media Sosial Penebar Hoax

Serang, Liputanbanten.co.id – Menyambut tahun politik Pilkada serentak dan Pemilu Legislatif serta pemilu Presiden, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Serang melakukan diskusi dengan tema “Tangkal Hoax di tahun politik” bersama Ketua Panwas Kota Serang, Kapolresta Serang dan Dekan FISIP Unsera, Bertempat di Cafe House Salbai, Jalan Baimun Saleh, Kota Serang, Senin (12/3/18).

Turut hadir Rudi Hartono, M.Si Ketua Panwaslu Kota Serang, AKBP Komarudin, S.Ik.,M.M Kapolres Kota Serang dan Dr. Abdul Malik, M.Si Dekan Fisip Unsera.

Dr. Abdul Malik Dekan Fisip Unsera memaparkan, jika Hoax adalah gangguan dalam tatanan Nasional.”Betapa hoax sangat mengganggu, dan menghancurkan tatanan sosial, bisa di contohkan seperti kontestasi Pilgub DKI kemarin, jadi hoax itu di produksi, di tebar dengan sedemikian rupa, bahkan tak jarang kita juga sering terpengaruh oleh berita hoax,”ujar Abdul Malik.

Ia pun mengatakan Berita hoax tersebut di produksi dan disebarkan oleh orang-orang yang intelektual nya tinggi.”Berita Hoax itu di produksi oleh orang-orang pintar, hoax juga bagian dari disruption, jadi memudahkan segala teknologi informasi, lalu berita hoax serta ujaran kebencian itu di buat oleh orang-orang pengangguran,” katanya.

Masih kata Abdul Malik menambahkan, pekerjaan menjadi seorang penyebar berita bohong tersebut sangat menggiurkan, pasalnya omset bisa mencapai ratusan juta rupiah.”Omsetnya luar biasa bisa mencapai ratusan juta, apalagi pada musim Pilkada ini,” ujar Abdul Malik.

Berkaitan dengan Pilkada Kota Serang, Pihaknya pun memprediksi jika Pemilu Walikota Serang tidak akan muncul berita hoax yang mengatasnamakan agama.”Yang akan muncul itu Isu dinasti Politik, Isu Pembangunan, karena hal ini bisa diproduksi untuk menjadi berita hoax, kalo untuk persoalan agama saya tidak yakin jika akan muncul,”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan, Berita Hoax sudah ada dari dulu, namun berita Hoax dan ujaran kebencian diproduksi dan disebar luaskan dengan tujuan merugikan salah satu orang atau kelompok tertentu.”Ketika dibarengi dengan berkembangnya teknologi dan informasi ini, berita Hoax tersebut semakin mengganggu stabilitas negara, apalagi menghadapi pemilu sekarang, karena semua orang bisa mengakses internet dengan bebas,”kata Rudi Hartono.

Ia pun mengatakan, jika berita Hoax ini belum bisa dijerat, karena tidak ada aturan tentang itu. “Hoax di pemilu ini sampai sekarang belum ada aturan pasti untuk menjeratnya, karena Undang-undang sendiri belum di persiapakan, paling yang bisa dijerat itu akun media sosial yang didaftarkan oleh pasangan calon (paslon), dan itu pun kita jerat dengan Perbawaslu,” ujarnya.

Kemudian menyikapi penomena Hoax, Rudi Hartono menegaskan jika hal itu adalah suatu kejahatan dalam berdemokrasi, untuk itu Bawaslu RI dan KPU RI bekerjasama dengan Menkominfo. “Kita sudah bekerjasama, itu tentu penting untuk menjerat yang menebar berita hoax, Jadi kalo ada akun-akun media sosial yang menjurus dalam berita hoax serta ujaran kebencian akan kita laporkan ke kominfo,” tegasnya.

Masih kata Rudi Hartono, bahkan dirinya sebagai penyelanggara pemilu sering diberitakan bohong, dan dijadikan korban pemberitaan yang belum jelas kebenarannya.

“Tahun kemarin saya sebagai komisioner pada Pemilu Gubernur 2017, sempat ramai bahwa Panwaslu Kita Serang akan membubarkan acara yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, itu rame banget sampai Viral, padahal saya cuma mengatakan acara tersebut bisa dibubarkan kalo ada unsur kampanye,” paparnya.

Ia pun berharap untuk di Pemilu Walikota Serang 2018, informasi hoax tersebut bisa di pantau, sehingga akun atas nama relawan pasangan calon yang tidak didaftarkan oleh KPU bisa terdeteksi.

“Kita pun akan memantau dan mendeteksi akun-akun yang mengatasnamakan relawan pasangan calon yang tidak di daftarkan oleh KPU, dan Kita akan bekerja sama dengan kepolisian untuk memantau akun di media sosial facebook, dan jika ada ujaran kebencian dan Berita Hoax kita akan jerat dengan Undang-undang Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE),”tutupnya. [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here