11 Bulan Kempemimpinan WH – Andika, Mahasiswa : Hentikan Cerita Fiksi !

Serang, Liputanbanten.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Bela Rakyat (Geber) kembali melakukan aksi menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Banten agar segera merealisasikan janji-janji kampanye nya. Massa aksi terdiri dari beberapa organisasi Mahasiswa diantaranya KMS 30, FAM UIN, Kumala UIN, Gamsut UIN dan Hamas UIN.

Helmi Faqih, Koordinator Umum KMS 30 mengatakan Hari ini (12/04) tepat 11 bulan Gubernur Banten Menduduki jabatannya, masyarakat Banten harus kembali sadar atas semua komitmen dan janji politik WH – Andika yang hanya jalan ditempat, dari sekian banyak kebutuhan dasar masyarakat Banten, mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan lain sebagainya, kini hanya sebatas harapan saja.

“Dulu ketika proses kampanye yang dilakukan WH-Andika dalam meyakinkan masyarakat Banten sebagai pemilih pada kontestasi Pilgub 2017 merupakan ajang pembodohan, pasalnya ketika WH – Andika dinobatkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tentu sudah menjadi kewajiban dan konsekuensi logis untuk mewujudkan seluruh komitmen dan janji politiknya yang dulu dibangun untuk memperoleh kemenangan,” kata Faqih saat diwawancara di depan KP3B, Kamis (12/04).

Faqih menjelaskan pasca dilantiknya WH-Andika sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten pada (12/05/2017) dan sampai detik ini usia sudah 11 bulan, namun belum ada perubahan yang signifikan.

“Justru selama kepemimpinanya belum mampu memperbaiki tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, hal ini dibuktikan dengan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan September 2017 menunjukkan bahwa bertambahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Provinsi Banten, sehingga banten menjadi sorotan nasional untuk dua hal ini,” jelas Faqih.

Ada beberapa tuntutan dari para massa aksi, termasuk menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim tegas terhadap tindak lanjut hasil KASN persoalan pejabat Eselon I yang terlibat politik praktis.

“Keterlibatan Sekretaris Daerah (SEKDA) sebagai eselon I pejabat teringgi ditingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan kegiatan politik praktis tentu mencederai netralitas pegawai, sehingga hasil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan bahwa hasil penyelidikanya terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan SEKDA dengan melanggar PP Nomor 42 tahun 2004 terkait safari politiknya,” kata Faqih.

“Lalu setelah terbukti melanggar, apa tindakan dari gubernur? ini menunjukan bahwa WH-Andika tidak mempunyai ketegasan dan keberanian terhadap pegawainya yang jelas terbukti melakukan kegiatan politik praktis. Sehingga komitmen yang dibangun diawal untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang rasional hanya sebatas omong kosong,” lanjut Faqih.

Kemudian, Bagaimana dengan tindak lanjutnya mengenai realisasi pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten yang sampai sekarang belum diwujudkan oleh Gubernur Wahidin – Andika.

“Soal pendidikan gratis ditingkat SMA/SMK hanya sebatas dongeng belaka, karena buktinya masih banyak sekolah ditingkat SMA/SMK yang belum mendapatkan pendidikan gratis,” ungkap Faqih.

Selain itu, para massa aksi pun mempertanyakan mengenai realisasi kesehatan gratis menggunakan KTP yang menjadi program unggulan Wahidin-Andika saat berkampanye di Pilgub 2017 lalu.

“Kesehatan gratis dengan menggunakan KTP kini hanya janji politik yang mampu membius seluruh masyarakat Banten, lantaran berobat gratis yang diharapkan untuk meringankan masyarakat dalam memproleh kesehatan gratis sudah diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” lanjutnya.

Masih kata Faqih soal pembangunan jalan 100 Km yang akan dilakukan pada tahun 2018, itu belum pada proses pelaksanaan.

“Yang artinya hanya sekedar wacana saja, patut diketahui, hasil rotasi mutasi tanggal (06/04) kemarin, Disorientatif dengan komitmen Wahidin Halim untuk menciptakan pegawai ber-integritas. Dan ini jelas terbukti dari beberapa pegawai ASN yang mendapati ketidak disiplinan,” katanya.

Lalu kemudian, beberapa bulan yang lalu Inspektorat Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas internal mengeluarkan hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran negara di tubuh OPD.

“Maka apa tindak lanjut dari ATT itu yang hanya terjadi di kepemimpinan WH-andika? Lantas di mana letak komitmenya dalam pemberantasan korupsi di tanah jawara, kalau pun ada maka yang disebut dengan lembaga publik itu harus diketahui oleh publik (transparan),” imbuh Faqih.

“Dari sekian persoalan rakyat di atas maka jelas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten hanya membangun cerita Fiksi di Provinsi Banten. Atas ketidak seriuasannya Wahidin Halim dan Andika menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,yang berkali-kali mengilusi masyarakat Banten dengan janji dan cerita-ceritanya,” tutup Faqih. [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here