Jelang Pilkada, Masyarakat Diminta Tak Alergi Terhadap Parpol‎

Serang, Liputanbanten.co.id – ‎Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal dihelat pada 2018 mendatang. Hingar bingar pesta demokrasi lima tahunan tersebut sudah tampak didepan mata. Semua pemangku kepentingan dituntut untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, demi mengubah stigma buruk terhadap partai.

Hal itu terungkap‎ dalam Diskusi Suwaib Amiruddin Foundation (SAF)‎ dengan tema ‘Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan PILKADA Serentak Tahun 2018’‎ yang dilaksakan dipelataran kantin Untirta, Kamis (12/10).

Ketua KPU Kota Serang, Heri Wahidin mengatakan,‎ partai politik dalam konteks lokal memiliki peran sebagai wadah untuk berdemokrasi, sedangkan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan penjaringan calon kepala daerah yang akan diusulkan kepada KPUD.‎

“KPU memiliki target pemilih sebesar 77,5 persen, untuk itu partai politik harus melakukan rekrutmen politik yang efektif, agar partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi,” kata Heri saat diskusi.‎

Menurut Heri, KPU selaku penyelenggara pemilu selama ini harus senantiasa melayani pihak manapun yang merasa berkepentingan terhadap kuatnya demokrasi di negara ini. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang  nomor 7 tahun 2017. “KPU harus melakukan pendidikan demokrasi agar masyarakat melek terhadap proses demokrasi yang dilakukan, dan tugas tersebut bukan serta merta tugas penyelenggara pemilu, namun juga tugas partai politik sebagai basis pemilih,” tuturnya.

‎Wakil Ketua DPD Hanura Banten,‎ Agus A. Subarli mengatakan, masyarakat se‎harusnya tidak lagi alergi terhadap partai, karena kepentingan masyarakat dapat disalurkan melalui partai politik.

“Masyarkat seharusnya menyampaikan aspirasi bisa langsung kepada partai politik dalam memberikan masukan kepada pemerintah yang berkuasa,” katanya.‎

Terkait banyak beredarnya mahar politik menjelang Pilkada, kata dia itu hanya isu yang gelontorkan untuk membuat stigma negatif terhadap partai. Karena pada faktanya didalam partai politik tidak ada mahar, apalagi di internal Hanura.‎”Partai kita adalah partai kader, jadi harus lebih mengedepankan kader. ‎Dan kami tegaskan tidak ada istilah mahar dalam Pilkada,” katanya.

Senada diungkapkan oleh, S‎ekjen Golkar Banten, Bahrul Ulum mengatakan,‎ partai politik merupakan lembaga kaderisasi dan partisipasi masyarakat yang diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, dalam aturan partai usungan calon bupati/walikota tidak mahar politik.‎

“Banyak masyarakat berstigma negatif pada partai politik karena mereka memandang usungan calon bupati/walikota seberapa banyak mahar yang diberikan. Namun di golkar sendiri tidak ada mahar politik, tak ada satu point pun dalam aturan partai yang menyatakan terkait mahar politik,” tambahnya.

Sementara itu, Akademisi/Pembina SAF, Suwaib Amiruddin ‎berharap, Pilkada serentak yang akan dihelat tahun 2018, harus menjadi Pilkada yang bersih, sebagaimana amanat konstitusi, pemilu harus diselenggarakan secara jujur, adil, lugas, bersih dan rahasia. Hak konstitusi harus menjadi pengingat kepada masyarakat, agar mereka merasa memiliki terhadap pemilu yang akan diselenggarakan.

“Kita menggagas hastag pemilu milik kita, yang sudah kita sampaikan juga ke KPU RI, yang maksudnya adalah agar Pemilu yang harus dilaksanakan nanti jauh dari unsur-unsur yang merugikan,” ujarnya.

Ia juga  juga menghimbau agar partai politik tidak bermain main dengan mahar politik di Pilkada, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar kepada masyarakat.

“Dan masyarakat juga harus diberikan pendidikan politik serta kesadaran demokrasi secara nyata, untuk itu SAF juga menggagas kerjasama dengan KPU baik di tingkat pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkasnya. (Lb/Yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here