Tekan Kekerasan Perempuan dan anak, Pemprov dan Enam Lembaga Teken MoU

Serang, liputanbanten.co.id – Untuk mengantisipasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga serta perdagangan orang, Pemerintah Provinsi Banten dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Perdagangan orang.

Ketua P2TP2A Provinsi Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengungkapkan, P2TP2A sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan konseling psikologis dan sosial juga pelayanan konseling dan pendampingan hukum.

“Juga untuk peningkatan derajat kehidupan eks korban melalu pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Semua pelayanan ini sifatnya gratis,” katanya Ade Rossi di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (12/10/2017).

Adde Rossi mengungkapkan, kasus kasus yang telah ditangani oleh P2TP2A Provinsi Banten sejak tahun 2010 sampai dengan september 2017 ini sudah berjumlah 442 kasus, yang terdiri dari KDRT 154 kasus, perlindungan/penelantaran anak 96 kasus, kekerasan seksual 100 kasus, penelantaran perempuan  45 kasus, traficking 18  kasus, perlindungan tenaga kerja 9 kasus, perebutan hak asuh anak 11 kasus, kekerasan fisik dibawah umur 3 kasus. Dari jumlah kasus tersebut terdapat 182 kasus anak yang menjadi korban dan sebanyak 33 kasus adalah pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.

”Oleh karena itu, mengingat cukup tingginya kasus kekerasan, maka P2TP2A tergerak untuk melakukan program2 yang selain penanganan kasus, tetapi juga melaksanakan program yang ditujukan untuk pencegahannya,” kata Aci

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang ikut melakukan penandatangan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada P2TP2A. Menurut pandangan Wagub Andika, tindakan kekerasan termasuk dalam pelanggaran HAM dan norma agama.

“Pak Gubernur Banten juga telah memberikan tugas kepada seluruh OPD terkait khusunya yang ada didalamnya Dinas Kesehatan, Disnaker, Dindik dan Dinsos untuk melakukan penjabaran berkaitan isi MoU tersebut, bagaimana Pemprov Banten pada saat ini juga menjadi prioritas utama untuk tadi kita dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Wagub.

Wagub Andika juga meminta sinergitas kepada instansi-isntansi yang terlibat untuk bersama-sama menjalankan tugs dan fungsinya serta sesuai kewajibannya terhadap kerjasama tersebut.

“Prinsip kerjasama ini adalah penanganan yang mudah, efektif dan terkoordinasi dengan baik, yang penting adalah tertanganinya korban dengan baik,” pungkasnya. (Lb/ Mamad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here