Demokrasi Pilkades

Oleh. Eko Supriatno

“Bulan puasa penuh berkat,
beduk dipukul di senja hening;
hidup di desa saling mufakat,
sama dipikul sama dijinjing”.

(Pantun Rakyat)

Belum lama lagi, beberapa desa di Provinsi Banten akan melaksanakan pesta demokrasi. Untuk kelas kabupaten yang menghasilkan bupati dan wakil bupati, tingkat provinsi menghasilkan gubernur. Sedangkan untuk tingkat terendah yakni desa juga dilaksanakan pilkades, menghasilkan kepala desa.

Memang pasca reformasi 1998, negeri kita mengalami perubahan sistem politik yang signifikan. Judul besar perubahan itu adalah demokratisasi, terutama dalam kehidupan politik, terkhusus politik di level desa. Lagi-lagi sebagai lakonnya adalah masyarakat di wilayah itu. Namun, lebih terperinci dan mendetail yaitu masyarakat desa yang menjadi bagian masyarakat hukum di wilayah terendah.

Ada tiga catatan atau argumen penting dalam tulisan “memaknai demokrasi pilkades” ini: Pertama, Pilkades adalah pesta demokrasi dan politik desa. Pesta demokrasi politik desa ini lebih cenderung berkualitas hasilnya ketimbang pesta demokrasi dan politik yang terjadi di tingkat kabupaten, walikota, gubernuran kota provinsi maupun nasional. Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak  partisipasi masyarakat, akan lebih baik artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penangannnya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.

Kedua, Pilkades merupakan suksesi memilih pemimpin desa yang murni. Proses itu tentu datangnya dari masyarakat desa itu sendiri dengan sistem pemilihan yang sudah modern dan demokrasi, tak ubahnya seperti pesta demokrasi dan politik tingkat provinsi maupun daerah. Dalam hal ini Pilkades juga terdapat KPKD (Komite Pemilihan Kepala Desa) yang dipilih langsung oleh masyarakat desa secara Indefenden untuk dipercaya menyelenggarakan Pilkades. Selama ini suksesi Pilkades tidak pernah kering dari pembicaraan mulai dari mulut kemulut, dari pena ke pena, dan dari otak ke otak. Hal ini terjadi mengingat karena Pilkades adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dimaklumi bersama, Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Dan Ketiga, Pilkades adalah pembuka jalan pembaharuan desa. Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau rule of law. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain- lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain.

Hasil Pilkades, sesungguhnya jabatan politis yang kuat legitimasinya dan berdaulat. Dengan kekuasaannya Kades mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan BPD. Semacam kontrak politik, masyarakat pedesaan juga bisa memanfaatkan momentum Pilkades untuk mencari sosok Kepala Desa yang penuh komitmen untuk pembaharuan desa, daripada terus menerus dibohongi janji-janji semu politik uang.

Apa yang menjadi menarik dari acara pemilihan pimpinan tersebut, bukan saja melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraannya, tapi juga menjadi sokongan para pelaku politik praktis yang mempertontonkan kolosal dalam kemasan manis ala demokrasi yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. Karena yang menjadi tujuan ini adalah kemenangan dengan meraup suara terbanyak.

Sesuai dengan falsafah Pancasila, di Indonesia “demokrasi” ditempatkan sebagai alat sekaligus tujuan hidup bernegara. “Demokrasi” merupakan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang demokratis (Imawan, 1997). Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap warga negara ikut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat ikut serta (partisipasi) dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah.

Demokrasi bisa berjalan jika masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Demokrasi baru bisa berjalan kalau pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka (representative government), yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah “musyawarah untuk mufakat”. Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses (“demokrasi substansial”), sedangkan prinsip mufakat mengandung dimensi tujuan (“demokrasi formal”). Dalam praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia  lebih menitikberatkan pada  pencapaian  tujuan (aspek formalitas demokrasi) ketimbang pada proses pencapaiannya (aspek substansi demokrasi).

Dari sisi status demokrasi, “proyek” demokratisasi desa jelas baru masuk pada tahap “demokrasi formal”. Untuk mencapai status demokrasi substansial maka urgen dilakukan pemberdayaan (empowerment) masyarakat desa, agar kapasitas atau kemampuan rakyat desa cukup memadai untuk merumuskan dan “memaksakan” kehendak mereka ke dalam sistem politik. Tentunya sistem politik dalm konteks otonomi daerah. Ya Otonomi daerah! setidaknya membuka peluang terbukanya saluran-saluran politik masyarakat yang selama ini dihilangkan.

Pelaksanaan otonomi daerah harus mempunyai makna pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi (akses terhadap sumberdaya produktif utamanya lahan) politik (sistem pengambilan keputusan) dan sosial (kelembagaan masyarakat) hingga pada tingkat desa, serta aspek lingkungan (sustainability). Desentralisasi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menawarkan kesadaran pada kita bahwa ke depan, pembangunan harus dijiwai dan mengakomodasi nilai-nilai lokal, kultural dan historis masyarakat setempat ke dalam bentuk partisipasi seluas-luasnya.

Terkhusus konteks partisipasi itulah yang disebut pemilihan umum (pemilu). Pemilihan  umum  (general  elections)  dapat  didefenisikan  sebagai  proses politik dimana warga negara yang sudah memiliki hak pilih menyalurkan suaranya untuk memilih orang-orang tertentu yang akan duduk mewakili mereka di lembaga perwakilan, baik itu lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum inilah yang menjalankan roda pemerintahan perwakilan. Pemilu, hak pilih dan/atau hak memilih warga negara, dan lembaga perwakilan merupakan sebagian dari ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Pemilihan umum merupakan fenomena politik yang bisa dijelaskan dari dimensi sistem, kontestasi, proses, nilai dan norma, dan metode tertentu. Pemilihan umum bersifat universal karena diterapkan di semua negara yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Tetapi, muatan dimensi sistem, kontestasi, proses, metode, prosedur, nilai dan norma penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Penulis berharap bahwa nanti pas menjelang pemilihan pilkades, sarana sosialisasi haruslah menjadi sesuatu yang penting baik bagi Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) maupun bagi masyarakat pada umumnya, tahapan-tahapan disosialisasikan baik melalui pertemuan-pertemuan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, rembug desa maupun media-media tidak resmi lainnya misalnya di warung-warung di yang terkenal dengan istilah “Ngopi”, yang dimaksud adalah  warung  dimana  seseorang  bisa  menikmati  kopi  dan  merokok,  di  warung  ini seringkali terjadi diskusi non formal dari para pengunjungnya, sehingga terjadi transformasi pengetahuan  tentang  apa  itu  istilah  demokrasi,  dari  beberapa  informan  dapat  diketahui bahwa pemahaman mereka mengenai demokrasi justru didapat dari “ngopi” ini.

Sarana sosialisasi juga itu penting untuk memberikan pemahaman bagi mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah penting karena masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades).

Penulis adalah : Dosen FISIP UNMA Banten/Tenaga Ahli DPRD Provinsi Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here