Masa Tenang Kampanye Rentan Praktik “Money Politic”

Foto: Ist

Oleh: Ahmad Kosasih

Proses penyelenggaraan pesta demokrasi di Provinsi Banten tinggal menghitung hari. Momentum pemilihan gubernur Banten merupakan hajat hidup warga Banten karena dihadapkan dengan pilihan kedua pasangan calon gubernur untuk memimpin tanah jawara ini dalam lima tahun kedepan. Baik atau kurang baiknya pembangunan serta pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Banten ditentukan pada 15 Februari 2017 esok. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat mampu menilai secara komprehensif dari berbagai sisi berdasar hati nurani agar benar-benar menghasilkan pemimpin yang amanah guna kemajuan pembangunan Provinsi Banten kedepan.

Tentunya pemimpin amanah bukan hanya diharapkan oleh segelintir pihak, namun juga dicita-citakan oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk mewujudkan penyelenggaran Pilgub yang aman, bersih dan kondusif, Hamas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten selaku penyelenggara Pilgub untuk terus jeli dalam setiap peristiwa yang dapat merugikan salah satu pihak, agar masyarakat benar-benar memberikan hak pilihnya sesuai dengan harapan.

Selain KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten juga diminta untuk terus intens dalam menyikapi berbagai temuan, atau indikasi kecurangan proses Pilgub ini. Terutama di masa tenang kampanye ini, sangat rentan adanya praktik politik uang yang akan memicu perpecahan. Maka diharapkan Bawaslu menyikapi dengan tegas apabila ditemukan indikasi praktik “money politic”.

Setelah kedua pasangan cagub-cawagub melaksanakan masa kampanye di berbagai wilayah di Provinsi Banten, akhirnya penyelenggaraan kampanye telah berakhir pada Minggu 12 Februari 2017 kemarin, dan saat ini adalah hari-hari kedua paslon gubernur menunggu proses penyelenggaraan pilgub. Tidak ada satu pun pihak calon melakukan kampanye, termasuk di media sosial.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan kedua tim cagub-cawagub masih melakukan kampanye terselubung, baik di sejumlah tempat, maupun di jejaring sosial. Bahkan tak sedikit adanya upaya penyebaran isu negatif, atau ujaran kebencian untuk memicu perpecahan kedua belah pihak.

Untuk itu, diharapkan Bawaslu terus intens mengantisipasi terjadinya prilaku curang, hingga praktik money politic yang dapat merugikan masyarakat.

Jika ada temuan dari salah satu pihak/tim paslon gubernur melakukan kecurangan, Bawaslu harus dengan tegas menindak oknum tersebut. Hal ini dilakukan selain memberikan efek jera terhadap oknum tim, juga dapat menjaga netralitas proses pilgub Banten hingga selesai.

Dalam pelaksanaan pilgub ini, diharapkan juga kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menjadi penyelenggara serta pengawas yang amanah dan konsisten memihak pada masyarakat untuk menentukan pemimpin. Karena dengan jujur, bersih dan tidak memihak akan menjadikan pilgub sesuai harapan masyarakat Banten.

Dengan demikian, proses pilgub Banten mampu memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Bukan saling menjatuhkan demi pemenangan salah satu calon, melainkan harus berlomba-lomba dalam mewujudkan pembangunan Banten ke arah pencapaian yang lebih maju.

Sehingga siapapun yang terpilih menjadi gubenur harus mampu merealisasikan pemerataan dari sektor pembangunan  infrastruktur daerah, kesehatan, serta pendidikan yang sampai saat ini masih tidak merata.

Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Pusat HAMAS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here