Gelar Mimbar Bebas, KMS 30 ‘Mosi Tidak Percaya Wh-Andika’

Serang, Liputanbanten.co.id – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Sodirman 30 (KMS 30) menggelar aksi mimbar bebas terkait tiga belas bulan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten WH – Andika. Hal itu di sampaikan Koordinator Umum KMS30 Faqih Helmi di kampus UIN SMH Banten.

“Terhitung saat 2 Mei 2017 Presiden Jokowi melantik WH-Andika sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, dan tepat pada tanggal 12 Juni 2018 Kepemimpinan WH-Andika telah menginjak usianya yang ke 13 bulan. Atas kompleksitas persoalan yang akut dikepimimpinanya saat ini publik Banten sudah tidak lagi percaya atas semua komitmen dan janji politiknya,” ucap Faqih saat menggelar mimbar bebas di depan Kampus UIN SMH Banten, Ciceri, Kota Serang, Selasa (12/6).

Ia menjelaskan, kenyataan objektif provinsi Banten yang tidak ada perubahan secara signifikan, menunjukan ketidak percayaan publik terhadap pemimpinya, semangat perubahan yang di gembor-gemborkan oleh WH-Andika pada saat kampanye, dan ketika terpilih menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten nampaknya hanya sebatas ilusi untuk publik.

“Proses kampanye yang dilakukan dan disampaikan ke publik semata-mata untuk meyakinkan kepada pemilih pada kontestasi Pilgub 2017 nyatanya tidak mampu diwujudkan secara kongkrit,” jelasanya

“muatan dari pada kampanye yaitu komitmen dan janji politiknya untuk membangun Banten hanya ilusi belaka, tidak heran jika upaya pembangunanya dalam sektor birokrasi, pendidikan, kesehatan dan infrastrukur hanya jalan ditempat dan statis tanpa ada tindakan kongkrit,” imbuh Faqih.

Lantas lanjut Faqih setelah diketahui bersama bagaimana sensasi kepemimpinan WH-Andika tidak berimplikasi positif secara langsung yang dirasakan oleh publik.

“Bagaimana tidak, komitmen mewujudkan Reformasi Birokrasi ditubuh ASN Masih hanya sebatas fiksi, selanjutnya kebijakan public nya mengalamai kontradiksi dengan regulasi yang berlaku membuat asumsi publik tidak menemukan titik terang,” kata Faqih.

“Kesehatan gratis dengan menggunakan KTP yang sudah terintegrasi dengan BPJS, logisnya kesehatan sudah tidak gratis, karena setiap bulanya masyarakat yang sudah tercover BPJS harus dipungut iuran, bagaimana yang tidak tercover BPJS,” ucapnya

Sementara itu Sekertaris Jendral (Sekjen) KMS30 Merta Madriana Lestari menambahkan bahwa pemprov Banten tidak membuat satu alternative untuk publik merasakan dan menikmati kesehatan gratis.

“Inilah skema politik zaman now. Lalu kemudian pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK yang berbenturan dengan Pergub No 30 tahun 2017, tentang komite sekolah, dalam pasal 10 ayat 3 menegaskan, besaran sumbangan atau bantuan harus berdasar hasil keputusan musyawarah antara komite sekolah dengan orang tua,” tambahnya.

Ia pun melanjutkan, sesuai intruksi Gubernur melarang sekolah menerima sumbangan dalam bentuk apapun, jelas sangat membingungkan. Dan belum secara menyeluruh pendidikan ini gratis diseluruh lapisan kab/kota yang ada di banten. ditambah pembangunan jalan yang tak kunjung pasti realisasinya.

“Bukti pembangunan jalan provinsi sepanjang 100 KM itu belum ditempuh sama sekali, bahkan proses pelelangan pun belum dilakukan. Dan hal paling miris yang terjadi di tanah jawara yaitu masifnya penduduk miskin dan dan akutnya pengangguran yang terjadi,” lanjutnya

Sesuai dengan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten kenaikan angka kemiskinan semakin bertambah, pada Maret 2017, ada 675,04 ribu penduduk miskin. Namun di September 2017, Penduduk miskin bertambah sebanyak 24,79 ribu orang, sehingga menjadi 699,83 ribu orang.

Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukan bahwa pada febuari 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,28 persen Nomor 2 tertinggi se-Indonesia.

“Maka atas dasar kegelisah ini, kami KOMUNITAS SOEDIRMAN 30 Mendesak dan Menuntut kepada WH-Andika untuk. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di tubuh Pemerintahan Provinsi Banten,” tuturnya

“Realisasikan kesehatan Gratis untuk Rakyat Banten. Realisasikan Pendidikan Gratis ditingkat SMA/SMK di Provinsi Banten. Percepat Pembangunan Jalan Provinsi Banten. Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Banten,” tandasnya (Lb/Ar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here