Tangerang, Liputanbaten.co.id – Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) dan Forum Solidaritas Masyarakat Inklusi (FORMASI) meminta Pemerintah Kota Tangerang mengelaurkan perwal dan memastikan ketersediaan anggaran untuk pendidikan inklusif. Hal itu disampaikan pada saat Focus Group Discussion (FGD) hasil survei persepsi masyarakat tentang pendidikan inklusif di Kota Tangerang. Kegiatan berlangsuung di Aula rapat Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Selasa 12 Oktober 2021.
Direktur Eksekutif YDMI, Irpan Rustandi mengatakan, langkah advokasi dilakukan pihaknya bersama dengan FORMASI dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Pendidikan itu sebagai salah satu jalan keluar khususnya bagi kawan-kawan disabilitas dalam menuntaskan permasalahan kemandiriannya. Kegiatan ini bertujuan, agar teman-teman penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya,” jelas Irpan usai acara.
Menurutnya, banyak kesempatan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya, salah satunya mendapatkan pekerjaan.“Kembali lagi ke latar belakang (pendidikan) masing-masing. Sektor pekerjaan juga mengharuskan minimal lulus SMA,” terangnya.
Pendidikan menjadi satu persoalan strategis yang perlu didorong agar lebih terbuka dan mudah untuk diakses oleh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.“Diharapkan setelah FGD ini, penyelanggaraan pendidikan inklusif Kota Tangerang lebih baik. Apalagi tanggapan masyarakat dan hasil survei ternyata Alhamdulillah hampir 90 persen masyarakat Kota Tangerang positif terhadap pendidikan inklusi,” jelasnya.
Sementara itu, Bidang Sosial Kemasyarakat dan Ekonomi Bappeda Kota Tangerang, Muhammad Dodi menegaskan, akan mengawal dari sektor perencanaan dan penganggaran terutama dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan.
Dodi mengakui, masih banyak fasilitas yang belum mendukung untuk siswa berkebutuhan khusus, seperti WC, tangga maupun sarana lainnya.“Perlu ada juga pelatihan guru pendamping untuk siswa disabilitas. Dinas Pendidikan akan mengusulkan dan mengawal untuk proses penganggaran terutama dalam waktu yang terdekat untuk tahun 2022, agar anak Indonesia memiliki hak yang sama dalam lingkungan pendidikan sekolah,” tandasnya.(Rls/Ifn/Red)
