Ini Tanggapan Mahasiswa Atas Pernyataan Gubernur Banten Melalui Press Releas

Serang, Liputanbanten.co.id – Gubernur Banten melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Banten memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi yang di lakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan bela rakyat (Geber) yang menuntut kembali semua komitmen dan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Kamis lalu (12/04).

Tanggapan yang disampaikan melalui media oleh pihak Gubernur dan adanya surat edaran dari Diskominfo yang berbentuk press release merupakan respon cepat atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Bela Rakyat (Geber).

Sebelumnya, Aksi tersebut bentuk evaluasi dari para mahasiswa atas kepemimpinan WH-Andika selama 11 bulan terhitung ketika 12 Mei 2017 lalu dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Menurut Helmi Faqih, selaku Koordinator KMS 30 mengatakan tuntutan yang di sampaikan pada aksi (12/04) yang lalu adalah hasil dari kajian matang yang dilakukan di internal masing-masing organisasi ekstrnal kampus.

Menanggapi pernyataan Gubernur yang disampaikan melalui press realeas, Faqih mengatakan Persoalan ASN yang terlibat politik praktis dan terbukti melanggar PP No 42 tahun 2004 terkait safari politiknya, bahkan sudah menggunakan atribut partai  tapi tidak ditanggapi oleh Gubernur Banten.

“Lantas hasil KASN ini apa tindak tegas Gubernur?  Mana komitmen WH-Andika untuk mewujudkan reformasi birokrasi? Lembaga publik itu ibarat sebuah akuarium ikan, harus terbuka transparan dan tindak tanduknya yang dilindungi bangunan besar harus diketahui oleh rakyat nya,” kata Faqih saat dihubungi melalu WhatsApp, Minggu (15/04)

Kemudian menanggapi soal ATT yang di keluarkan oleh inspektorat Provinsi Banten bahwa adanya penyelewengan anggaran Negara di berbagai OPD.

“Harusnya Gubernur melakukan penindakan secara tegas supaya pegawai disiplin dan di publikasi keseluruh rakyatnya agar mengetahui semua prilaku birokratnya.Kita hanya ingin komitmen gubernur soal reformasi birokrasi dapat diwujudkan, apalagi ketika pelantikan (6/04) hasil dari rotasi mutasi yang disorientasi dari keinginan Gubernur soal pegawai yang berintegritas,” ujar Faqih.

Lalu mengenai Persoalan pendidikan gratis ditingkat  SMA/SMK sederajat, Kesehatan gratis dengan menggunakan KTP, dan infrastruktur dalam hal pembangunan jalan 100 KM yang akan di realisasikan pada tahun 2018 itu hanya sebatas ilusi dan fiktif.

“Buktinya, pendidikan gratis ditingkat SMA/SMK itu belum semua gratis, bahkan di daerah Kecamatan Malingping sendiri yang dibilang jauh dari perkotaan masih dipungut biaya untuk bersekolah, apalagi di daerah perkotaan seperti Kota Serang. Akhir – akhir ini kita selalu mengikuti perkembangan issue – issue daerah, sampai pada issue Kesehatan gratis yang gagal di realisasikan, lantaran mengikuti skema nasional dan bertabrakan dengan kebijakan pusat. Kita hanya ingin janji politik ini di wujudkan saja, Karna kami berharap besar kepada Gubernur dan wakil Gubernur Banten untuk hadir ketika rakyat membutuhkan, Ini sudah memasuki bulan ke 4 di tahun 2018 harusnya sudah kongkrit direalisasikan,” jelas Faqih.

Selanjutnya Faqih menambahkan mengenai perosalan kemiskinan dan penggaguran di Provinsi Banten yang bertambah banyak.

“Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten soal rasio tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka bertambah banyak, dan menjadi sorotan nasional, Harusnya ini menjadi evaluasi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,” tutup Faqih [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here