KPU dan Panwaslu Diduga Tidak Netral di Pilkada Lebak

Ilustrasi. (Antara/ Feny Selly)

Lebak, Liputanbanten.co.id – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 menuai polemik di tengah masyarakat. Lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak dan Panwaslu Kabupaten Lebak diduga telah melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan Desa (PPS), serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Desa (PD) dalam kegiatan ini.

Padahal menurut Relawan Kolom Kosong Hakiki Hakim mengatakan jika mengacu pada peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon.

“Bahwa dijelaskan APK yang sudah dicetak oleh KPU Kabupaten Lebak itu diserahkan kepada tim kampanye pasangan calon, dan ini ada dalam peraturan PKPU Pasal 30 ayat 1. Dan yang memasang APK itu bukan KPU Lebak atau Panwaslu Lebak dalam hal ini PPK/PPS, Panwascam serta Pengawas Desa. Ini patut di evaluasi dan ditindaklanjuti,” kata Hakiki Hakim saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (16/04).

Hakiki pun meminta agar pihak dari Panwaslu Lebak tidak berdiam diri, dan seharusnya Panwaslu mengawasi tahapan kampanye tersebut.

“Panwaslu juga semestinya tidak berdiam diri, apakah Panwaslu juga tidak paham regulasi atau pura-pura tidak tahu,” terang Hakiki.

Selain itu, Alwan Ola Riantoby Manajer Pemantauan Sekanas JPPR menyangkan atas kejadian tersebut, seharusnya dalam pemasangan APK harus ada dari tim kampanye pasangan calon.

“Itu yang memasang terlihat ada yang memakai logo KPU, dan mestinya ada tim kampanye yang ikut memasang,” lanjut Alwan.

“Perlu di pastikan bahwa dalam pemasangan APK apakah benar itu sepanduk dari KPU, Apa alasannya? Kenapa tidak ada tim kampanye pada saat pemasangan, jadi dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 memang multi tafsir, dan KPU dalam hal memfasilitasi alat peraga kampanye di boleh kan, tapiĀ  dalam pemasangan mestinya ada tim kampanye,” imbuh Alwan.

Sementara, Ika Mustika Ketua Komisioner Panwas Kecamatan Malingping mengatakan bahwa terkait alat peraga kampanye selain dari Pasal 30 ayat 1 sudah diatur didalam PKPU 4 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 22, Pasal 5 ayat 3 poin c dan Pasal 28 ayat 1 dan 2.

“KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 c, jadi fasilitas kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu pemasangan alat peraga kampanye, dan liat saja silakan yang sebelumnya memuat di media bahwa KPU dan Panwas itu tidak netral dalam Pilkada Lebak coba dibuka lagi peraturannya, karena kita bekerja sudah sesuai peraturan yang ada,” kata Ika saat dihubungi.

Ika menambahkan dirinya memang bersama pihak PPK dan PPS hanya untuk mengawasi, bukan untuk memihak siapapun.

“Jadi yang menjadi terlihat kontroversi itu, karena hanya ada satu pasangan calon, berbeda dengan pada saat di Pilgub kemarin ada 2 paslon, pilkada sekarang kan hanya paslon tunggal, jadi yang sekarang tidak ada penyeimbang pasangan, akhirnya penyelenggara terlihat seperti tim sukses, itu kan tidak benar,” tutup Ika [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here