DPRD Kota Serang Usulkan Raperda PPNS

Rapat Paripurna DPRD Kota Serang. (Liputanbanten)

Serang, Liputanbanten.co.id – Raperda inisiatif DPRD Kota Serang tentang Penyelenggaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mendapat tanggapan dari Pemkot Serang. Dalam catatannya, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam draft raperda tersebut, khususnya tentang landasan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Saat membacakan pendapat Pemerintah Kota Serang, Walikota Serang, TB. Haerul Jaman mengatakan, dalam draft raperda tersebut pada bagian konsideran menimbang dan ketentuan penutup tidak sesuai dan harus diperbaiki.

“Karena pada tahun 2007 Kota Serang belum memiliki dan belum pernah menetapkan perda, sehingga materi yang berkaitan dengan pencabutan perda nomor 18 tahum 2007, sebaiknya dihapus,” tegas Jaman, Kamis (18/1/2018).

Hal tersebut memanglah terdapat dalam draft raperda yang diajukan oleh DPRD Kota Serang, sedangkan perda tersebut memanglah tidak mungkin ada, dikarenakan Kota Serang sendiri baru terbentuk pada bulan November tahun 2007.

Jaman juga melanjutkan, adanya ketidaksesuaian kembali pada draft raperda dalam konsideran mengingat, hal tersebut dikarenakan, adanya acuan ketentuan yang sudah tidak dapat digunakan kembali pada penyusunan Raperda PPNS, selain itu juga menyebabkan adanya kewenangan yang tidak sesuai.

“Terdapat ketentuan yang sudah tidak berlaku, dan agar disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Masih terdapat beberapa materi muatan yang belum sesuai dengan kewenangan Pemda Kota Serang,” paparnya.

Usai sidang, Jaman menyatakan, Raperda ini merupakan hal yang baik dan memang dibutuhkan untuk semakin menegakkan perda-perda di Kota Serang, serta dalam rangka memberikan efek jera untuk para pelanggar perda yang selama ini terkesan tidak terlalu memperdulikan regulasi daerah tersebut.

“Tapi petugas PPNS ini merupakan tindakan terakhir ya, terkait adanya pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan perda tentunya,” jelas Jaman.

Namun Jaman menegaskan, keberadaan PPNS ini bukan berarti seluruh beban penegakan perda akan menjadi tanggung jawab mereka. Ia menyatakan, masyarakat juga harus mampu berkontribusi dalam menegakkan dan menaati perda-perda yang telah ada. Oleh sebab itu, Jaman mengatakan, akan terus meminta kepada para OPD-OPD yang ada untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang ada di dalam perda-perda Kota Serang.

“Jadi jika dilakukan terus menerus, semoga akan dapat memberikan kesepahaman dan ketaatan masyarakat juga terhadap perda,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan PPNS ini mengikuti proses yang ada terkait pelanggaran dalam perda, jika dibutuhkan penyidikan, maka PPNS yang nanti kedepannya akan turun untuk melakukan proses tersebut.

“Nanti dilihat dulu tingkatan kesalahannya, apa sanksi yang akan diberikan, apakah sanksi administrasi atau jika sanksi pidana, maka akan dikoordinasikan dengan penegak hukum yang lainnya,” tutur Jaman.

Menurut Jaman, saat ini sudah terdapat 6 petugas PPNS di Kota Serang yang ditempatkan di Satpol PP. Adapun sebelumnya, keberadaan petugas PPNS ini mengacu kepada UU. “Jadi dengan adanya raperda ini, maka tugas dan kewenangannya lebih kuat,” tandasnya. [Lb/Herlin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here