Ini Isu Strategis Pemerintah Jokowi Bangun Indonesia Bagian Timur

Ilustrasi: pembangunan jalan tol

Papua, Liputanbanten.co.id – Pemerintah masih terus berupaya memajukan Indonesia bagian timur dengan merencanakan sejumlah pembangunan. Pengembangan Kawasan Biak, kawasan perbatasan darat dan laut, Trans Papua dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi isu strategis pada 2020 dan 2021-2023 di Papua dan Maluku.

Selain itu muncul juga isu perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Manokwari, Kota Baru dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Raja Ampat. Termasuk pengembangan Pelabuhan Ara dan SPAM Regional untuk mendukung KEK Sorong dan infrastruktur jalan, saluran drainase dan pedestrian untuk mendukung KEK Morotai.

Hal itu mencuat ketika Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Rapat itu sendiri digelar di Kota Manokwari, Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan menggodok sinkronisasi program perlu dilakukan untuk terciptanya keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain.

Ia mengatakan sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR.

Penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan mengacu pada tema RPJMN IV 2020-2024, yakni “Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”.

Sementara Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto mengatakan, tujuan dengan digelarnya kegiatan ini yakni untuk konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah daerah bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor.

Kemudian tujuan yang kedua adalah sinkronisasi dengan cara mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

“Pada pelaksanaan rapat koordinasi tahun ini terdapat proses yang berbeda dengan tahun sebelumnya,” terangnya.

Dimana dilaksanakan proses sinkronisasi tahun 2020 sebagai persiapan percepatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang mengantisipasi tahun politik 2019.

Percepatan pelaksanaan Pra Konreg, lanjut Iwan, perlu dilakukan mengingat akan ada hajatan nasional yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak pada April 2019 mendatang

Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung pada bulan September dan Oktober ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya dilaksanakan di Kota Manokwari, Palu, Solo dan Balikpapan. (Lb/Okz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here