Gerakan People Power Mendapat Penolakan

Akademisi STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana. @Foto: Febry/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – People Power mendapat penolakan dari kalangan masyarakat. Seperti Korpres MW Kahmi Banten, Udin Saparudin. “Saya mengecam sekali adanya gerakan People Power,” singkat Udin dalam acara Buka Bersama (Bukber) dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Sekretariad MW Kahmi Banten, Jalan Raya Serang, Kecamatan Cipocok, Minggu (19/5/2019).

Penolakan People Power itupun kembali di dengungkan seluruh Pendekar Banten di Sekretariad Perguron Terumbu Banten, Jalan Raya Penggantungan, Kecamatan Serang, di hari dan tanggal yang bersamaan.

Tidak hanya itu, dahsyatnya dari isu People Power di Indonesia. Gubernur Banten, Wahidin Halim pun sampai menyatukan dua ulama yang dianggap sebagai perwakilan dari kubu 01 dan 02 Yakni, Kyai Enting Abdul Karim dan KH Azhari Ali.

“Kalau mereka sudah berpelukan. Aman sudah Banten ini,” kata Wahidin Halim, pada acara Bukber di Rumah Dinas Gubernur Banten bersama ulama.

Sementara untuk sebagian mahasiswa di Banten, mengaku siap mengepung KPU RI pada tanggal 22 Mei 2019. Seperti yang tertulis dalam surat edaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka – Banten.

Menanggapi hal tersebut, beberapa Pengamat Politik asal Banten. Menduga, bahwa beredarnya isu People Power di Pemilu Indonesia, adalah pola-pola dari elit-elit politik dan konsultan politik untuk mempolarasikan sempel pada Negara-Negara yang melakukan People Power. Seperti halnya di Amerika.

Seperti yang disampaikan Plt. Ketua STISIP Setia Budhi, Pakar Politik dan Kebijakan Publik, Harits Hijrah Wicaksana kepada wartawan liputanbanten.co.id, Senin (20/5/2019).

Harits menjelaskan, bahwa People Power yang terjadi pada saat Pemilu di Amerika, antara Donald Trump dengan Hillary Clinton berbeda jauh. Pasalnya, Donald Trump menang berdasarkan hasil suara Real Count sebanyak 306 suara dari sebagian Negara yang telah selesai di hitung. Akhirnnya, kata Harits, Hillary Clinton pun secara negarawan menerima kekalahanya dan mengucapkan selamat kepada Donald Trump.

“Inilah yang membuat beda dengan People Power Indonesia. Dimana kelompok elite-elit politik, yang tidak mencotohkan demokrasi secara dewasa. Rakyatpun menjadi termakan oleh isu People Power,” katannya.

Pengamat Politik lainya, Dosen UIN SMH Banten, Ali Muhtarom pun ikut angkat bicara. Ia berharap warga Banten tidak ikut serta dalam gerakan tersebut.”Apalagi karena terpengaruh dengan berita yang belum valid. Lebih baik kita positif thinking pada penyelenggara Pemilu, dan lebih bijaksana,” jelasnya.

Sisi lainnya, Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Leo Agustino pun menegaskan, bahwa People Power dalam konteks akademik dipahami sebagai sebuah gerakan sosial atas keotokratikan suatu rejim.  People Power juga, sebagai sebuah gerakan politik yang pernah terjadi di Filipina pada saat warga masyarakat Filipina “menurunkan” Marcos dari kursi kepemerintahanya.

“Banyak alasan Marcos diturunkan. Tapi yang jelas adalah keotokratikan atau kediktatoran Marcos saat itu,” jelas Leo.

Kejadian itupun, menurut Leo, dikaitkan dengan People Power yang didengang-dengungkan di Indonesia, nampaknya tidak terlalu tepat. Sebab, kata Leo, yang dimaksudkan People Power saat ini adalah gerakan kelompok tertentu, bukan warga masyarakat secara luas untuk menuntut hasil Pemilu yang dianggap curang.  Dan boleh jadi anggapan tersebut keliru atau belum tentu benar.  Sebab “kebenaran” yang dimaksud diproduksi hanya oleh kelompok yang menggerakkan People Power. (Lb/Fs/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here