Dihapus, 25000 Honorer di Banten Terancam Kehilangan Pekerjaan

Ilustrasi

Serang, Liputanbanten.co.id – Soal keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan, menuai protes Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Alkosim.

Menurutnya, keputusan yang dicanangkan Kempan RB dan DPR RI tersebut masih bersifat abu-abu. Karena, sejauh ini beberapa honorer yang telah mengikuti test, belum mendapatkan Surat Keterangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (SK P3K).

“Sampai saat ini yang kemarin tes, sampai hari belum ada SKP3K. Dan sampai saat ini juga belum jelas yang lolos siapa dan yang diterima siapa. Memang ada wacana seperti itu ya kita bersyukur cuma teknis pelaksanaan itu kan terkait data apakah pemerintah pusat sudah tau mana honorer yang diterima mana yang tidak,” kata Martin saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (21/1/2020).

Ia menjelaskan, untuk jumlah tenaga honorer se-Banten yang masuk dalam K2 ada sekitar 25.000 orang dan yang paling banyak berada di Tangerang.”Kalau untuk Kota Serang itu ada 1.000, tidak terlalu banyak, terus di Kabupaten Serang ada sekitar 1.500 orang, Cilegon hanya 417 orang, dan Pandeglang ada 5.000 orang,” jelasnya.

Ia juga berharap setelah ada keputusan tersebut bisa betul-betul terwujud dan tidak dijadikan untuk ajang politik tertentu.

“Jadi harapan saya, setelah apa yang di DPR RI bersama pemerintah pusat, bisa betul-betul terwujud. Cuman kami minta peraturanya seperti apa, kriterianya seperti apa, terus yang kedua kami mengharapkan kepada pemerintah daerah terutama Provinsi Banten agar data (honorer-red) itu valid dan betul-betul tidak ada data siluman yang masuk menjadi tenaga honorer, dan yang ke tiga jangan dijadikan ajang politik,” tutupnya.(Lb/Ar/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here