“Uji Nyali” Seleksi Bawaslu

Eko Supriatno. (Foto: Ist)

Oleh: Eko Supriatno, S.IP, M.Pd.

Bawaslu Banten telah membuka tahapan pendaftaran calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu/Panwaslu) Kabupaten/Kota. Tahapan pendaftaran ini dimulai dengan pembentukan Tim Seleksi.

Saat ini proses seleksi bagi pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota masih merujuk pada UU 15 Tahun 2011. Sedangkan pada saat ini ada rancangan UU Pemilu baru yang masih dibahas di DPR.  Jika undang-undang tersebut disahkan di paripurna, akan ada beberapa perubahan terkait peran Bawaslu maupun panitia pengawas di kabupaten dan kota. Yang signifikan adalah permanennya panwas kabupaten dan kota. Termasuk jumlah Bawaslu ada 5 sampai 7 (anggota) berdasarkan jumlah penduduk geografis dan seterusnya.

Persoalan klasik dalam setiap seleksi biasanya: masih kurangnya penerapan asas transparansi dan minimnya informasi tentang rincian proses seleksi.

Adalah sebuah masukan dari penulis yang dloif, sebaiknya pansel “lebih jelas”  memberi gambaran bagaimana kriteria berupa tes tertulis, kesehatan dan wawancara itu dilakukan. Tim Seleksi juga disarankan memperbaiki pelayanan, khususnya membuat sistem penerimaan pengaduan akibat ketidakpuasan. Hal-hal di atas dapat meningkatkan objektivitas putusan-putusan tim seleksi. Kecurigaan bahwa tim seleksi hanya meloloskan orang-orang yang dekat dengan mereka, baik secara personal maupun kelompok, dapat dihindari. Kita membutuhkan penyelenggara pemilu yang lahir dari proses yang layak diteladani

Diskursus pilkada, pileg ataupun pilpres yang berkualitas belakangan sangat ramai diperbincangkan masyarakat, baik dalam forum-forum ilmiah, kaum intelektual, maupun obrolan masyarakat umum di warung kopi.

Fakta politik masyarakat dan diskursus partisipasi publik yang berkembang dalam penyelenggaraan pemilu, ikut memotivasi Pengawas Pemilu untuk semakin mendekatkan diri dan tergantung pada kekuatan civil society. Masukan dari publik, baik Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan tulang punggung masyarakat serta masukan dari peserta Pemilu terhadap kinerja Pengawas Pemilu menjadi wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil.

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan sebuah penyelenggaraan pemilu, dewasa ini bukan lagi menjadi permasalahan KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan. Terlebih dalam RPJMN periode 2014-2019 yang baru ditetapkan lalu, telah mengamanahkan adanya peningkatan peran dan partisipasi politik publik dalam pemilu.

Pengawas pemilu berkewajiban menjawab tantang dan peluang atas permasalahan yang belum tuntas pada periode sebelumnya. Walaupun harus diakui, perjalanan beberapa kali penyelenggaraan pemilu, ternyata masih dirasa belum cukup untuk menata lembaga ini. Hal ini tentunya disebabkan keberadaan Pengawas Pemilu yang hidup diantara dua alam, yakni; alam realitas pengawas pemilu, dan alam realitas pemilu itu sendiri.

Karena itu dalam waktu yang bersamaan, Pengawas Pemilu sebetulnya dituntut untuk memperkuat internal pengawasannya dan memperluas wilayah pengawasannya di sisi lainnya. Perluasan wilayah pengawasannya inilah yang kemudian menjelma menjadi tantangan dan peluang bagi civitas pengawas pemilu.  Perlibatkan pihak-pihak di luar untuk membantu fungsi perluasan, sekaligus menjadi harapan munculnya kader-kader pengawas pemilu.

Bagaimana peran Pengawas dalam melibatkan pihak luar (masyarakat) dalam fungsi pengawasannya? Apa korelasi keterlibatan pihak luar (masyarakat) dalam membangun kemandirian lembaga pengawas?

Diakui maupun tidak keberhasilan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada beberapa penyelenggaraan pemilu kemarin, tidak dapat dilepaskan dari keberhasilannya menjaga dan menumbuhkan potensi keterlibatan masyarakat dalam peran pengawasan. Walaupun tidak bisa dipungkiri pada saat pemilu lalu, ada pula persepsi masyarakat atas lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu. Namun pada saat itu, Bawaslu/Panwaslu tidak berperilaku defensif (membela diri). Munculnya ketidak-percayaan publik terhadap kinerja Bawaslu pada saat itu, dijadikan cambuk dan harapan baru yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan diri luar biasa atas besarnya harapan publik terhadap lembaga ini. Bahkan secara politis, Bawaslu/Panwaslu yakin bahwa hal tersebut adalah bukti keberpihakan dan kepedulian masyarakat, dan merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat.

Independensi, Integritas, Tegas

Untuk menjaga independensi dan mewujudkan Bawaslu/Panwaslu kabupaten/kota yang baik dalam melaksanakan tugasnya, Bagaimanapun juga, figur komisioner Bawaslu/Panwaslu dengan personel baru nanti sangat menentukan nasib pengawasan Pemilu di Banten. Tanpa bermaksud menggurui, ada beberapa catatan  yang pas untuk Bawaslu/ Panwaslu kedepan:

Pertama, Bawaslu/Panwaslu harus profesional dan independen. Artinya, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu/Panwaslu harus netral, nonpartisan, dan mandiri. Karena akan diawasi banyak pihak hingga pengumuman hasil pemilu sehingga Bawaslu/Panwaslu tidak hanya berurusan dengan parpol, tapi juga birokrasi pemerintah, KPU, civil society, aktivis pemilu, dan kampus. Artinya, Bawaslu/Panwaslu yang mengawasi pemilu malah akan berada pada posisi yang diawasi. Di satu sisi, Bawaslu/Panwaslu harus memenuhi kepentingan semua pihak, dari parpol peserta pemilu, pemerintah, LSM, hingga masyarakat. Pada sisi lain, Bawaslu/Panwaslu harus konsisten menjalankan ketentuan konstitusi dan UU, karena banyak kepentingan partai-partai politik akan dibatasi. Selain bertanggung jawab terhadap seluruh proses tahapan pemilu, Bawaslu/Panwaslu dituntut mampu melaksanakan pemilu secara aman, damai, dan demokratis. Karena itu, lembaga itu harus profesional dan independen. Independensi akan menjadi penentu sukses tidaknya pemilu mengingat bila penyelenggara berpihak pada parpol tertentu, bisa mendorong penyimpangan, yang pada gilirannya memicu konflik dalam masyarakat. Independensi itu meliputi tiga hal; independensi institusional, fungsional, dan personal. Makna independensi institusional, Bawaslu/Panwaslu bukan bagian institusi pemerintah atau negara, dan bukan subordinat parpol. Adapun independensi fungsional bermakna Bawaslu/Panwaslu tak boleh diperintah lembaga mana pun dalam menjalankan pelaksanaan pemilu. Sementara, independensi personal bermakna komisioner adalah personel yang imparsial, jujur, dan berintegritas. Tiga hal itu esensial bagi penyelenggara pemilu. Komisioner Bawaslu/Panwaslu harus merupakan sosok yang independen secara politik. Bawaslu/Panwaslu adalah figur yang tidak memiliki garis kedekatan ideologis dan struktural dengan lembaga-lembaga yang memiliki kemungkinan melakukan intervensi terhadap kebijakan Bawaslu/Panwaslu.

Kedua, Bawaslu/Panwaslu harus ber-integritas. Komisioner Bawaslu/Panwaslu harus merupakan figur yang memiliki integritas moral yang kuat, baik secara kultural maupun struktural. Itulah tugas yang bagi Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu/Panwaslu Kab/Kota Di Provinsi Banten harus benar-benar selektif dan berhati-hati dalam memilih Komisioner Bawaslu/Panwaslu. Aspek integritas dalam perekrutan tidak boleh dianggap sepele sebab memiliki keterhubungan linear dengan pembangunan kolektif struktur mentalitas komisioner. Jika diabaikan, defisit integritas bisa menjadi bom waktu yang siap menghancurkan marwah lembaga pengawas pemilu ini. Masalah etik juga tidak cukup disikapi secara reaktif. Perlu upaya preventif. Salah satunya dengan selektif merekrut sumber daya unggul dan berkarakter. Integritas adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang akan dikatakan dan apa yang akan dilakukan, atau satunya perkataan dan perbuatan. Penyeleggara pemilu harus memiliki integritas, hal ini untuk menjamin kualitas kepemiluan, menentukan masa depan penyelenggara pemilu yang lebih baik, menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkesinambungan, dan apabila penyelenggaraan pemilu memiliki integritas, siapa pun akan mengatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan adalah pemilu yang berintegritas. Pengawasan yang berintegritas, di antaranya: Seorang Panwas mampu menemukan serta mengungkapkan apa yang benar (saat yang lain melihatnya abu-abu). Kemudian tidak untuk mengambil keputusan sendiri. Menciptakan budaya kepercayaan, tidak menguji integritas pribadi panwas yang lain atau sekretariat dan jajarannya. Kemudian memperkuat integritas itu dengan melalui prinsip, kontrol, dan teladan pribadi dan penghargaan kepada orang lain. Seorang Panwas selalu tepat waktu dan berlaku penuh integritas guna memperoleh kepercayaan. Seorang Panwas peduli terhadap yang utama, yaitu asas-asas pemilu, dan kebaikan yang lebih besar serta komitmen yang sangat kuat untuk terhadap penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, Bawaslu/Panwaslu harus tegas. Seorang panwas harus memiliki ketegasan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga tahan terhadap tekanan dari berbagai pihak dan tidak gampang menyerah. Panwas harus mampu berada pada ruang dan waktu, kapan saja dan dimana saja. Tidak mudah surut jika mendapat hambatan, bahkan tantangan, karena hambatan merupakan seni dari pengawasan. Tegas, Tindakan tegas ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu/Panwaslu untuk menegakkan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Bawaslu/Panwaslu tidak ingin komitmen menyelenggarakan pemilu berintegritas yang telah dibangun secara nasional terciderai gara-gara adanya kepentingan individu dan kepentingan sesaat dari oknum penyelenggara di beberapa daerah. Para penyelenggara yang telah diberhentikan ini, datanya harus tetap terdokumentasikan dengan baik sehingga dalam rekrutmen untuk periode berikutnya tertutup peluang mereka untuk lolos. Bawaslu/Panwaslu telah memberikan sanksi berupa teguran kepada para penyelenggara yang melakukan pelanggaran ringan.

Karena itu, kata kuncinya adalah bagaimana menjadikan Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga penting dan strategis. Sebagai lembaga strategis, Bawaslu/Panwaslu bersifat profesional, independen, Integrited, dan Tegas serta memiliki derajat kelembagaan sama dengan lembaga lain yang dibentuk lewat UU. Independensi menjadi landasan penting dalam melaksanakan pemilu, mengawasi birokrasi pemerintah, dan partai peserta pemilu, serta bersinergi dengan KPU. Dalam konteks ini, independensi menjadi esensial karena menentukan kelanjutan institusi tersebut ke depan.

Sekali lagi, seleksi untuk memilih komisioner Bawaslu/Panwaslu harus lebih dikaitkan dengan Independensi, Integritas, Tegas, dan kapabilitas, bukan dengan latar belakang profesi atau organisasinya.

Penulis adalah Wakil Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Banten, dan Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here