Menghambat Pelayanan, Wakil Gubernur Banten Sesalkan Pembatalan Paripurna

Wakil Gubernur Banten, Andhika Hazrumy.@Foto:Febri/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyesalkan batalnya rapat paripurna PDRD Banten dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan perubahan APBD 2019, pada kemarin Selasa 20 Agustus 2019.

Rapat tersebut dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat kehadiran anggota DPRD alias tidak kuorum.“Prinsipnya jangan sampai pelayanan kepada masyarakat tehambat gara-gara ulah para dewan ini,” kata Andhika saat di temui di depan gedung DPRD Banten, KP3B, Rabu (21/08/2019).

Menurutnya, masih ada waktu 3 hari ke depan bagi DPRD untuk melakukan pembahasan APBD perubahan hingga disetujui menjadi perda. Ia pun optimistis, tenggat waktu tersebut dapat dipenuhi oleh DPRD. “Saya yakin teman-teman DPRD juga punya kepentingan yang sama dengan eksekutif agar pembahasan APBD-P dapat selesai tepat waktu, mengingatkan pelaksanaan APBD-P kan hanya 3 bulan di akhir tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten, Adde Rosi Chaerunnisa yang memimpin rapat paripurna memutuskan menutup rapat paripurna tersebut untuk diagendakan ulang Badan Musyawarah DPRD sebagai  forum DPRD yang berwenang memutuskan agenda kerja DPRD. Politisi Golkar yang biasa disapa Aci itu menutup rapat setelah sempat menskor rapat tersebut selama 10 menit, untuk menunggu kehadiran anggota DPRD lainnya yang belum hadir.

Untuk diketahui, rapat paripurna yang diagendakan dimulai pukul 14.00 WIB sebelumnya juga baru dibuka Aci sekitar pukul 15.30 alias terlambat 1 jam 30 menit. Keterlambatan pembukaan rapat disebabkan, hingga 1 jam jadwal rapat terlampaui, baru 28 orang anggota DPRD yang hadir dari 85 orang jumlah keseluruhannya. Saat rapat paripurna dibuka Aci pukul 15.30 WIB jumlah kehadiran anggota DPRD tersebut tidak bertambah.

Salah satu anggota Fraksi PKS DPRD Banten yang hadir dalam rapat tersebut, Budi Prajogo, saat melakukan interupsi, mengakui, jika peristiwa tidak kuorumnya rapat paripurna tersbut merupakan aib alias hal yang memalukan bagi DPRD, baik secara institusi maupun perorangan. Budi secara pribadi dan atas nama fraksi juga lembaga DPRD sempat mengungkapkan permohonan maafnya.“Dalam forum resmi ini saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Banten,” kata Budi.(Lb/Fs/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here