Inilah Isi Surat Bawaslu ke Kemendagri Untuk Menegur Wabup Pandeglang

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Fauji Ilham.
Pandeglang, Liputanbanten.co.id – Setelah melakukan kajian dan rapat pleno, Bawaslu Pandeglang memastikan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban telah melakukan dugaan pelanggaran pemilu.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Pandeglang melayangkan surat rekomendasi ke Kemendagri pada (28/9) lalu.
Dalam surat bernomor 01/K/BT.02/PM.08.02/ VIII/2018. Bawaslu Pandeglang merekomendasikan.
Pertama, Bawaslu Pandeglang merekomendasikan Kemendagri agar memberikan teguran kepada Tanto Warsono Arban yang dinilai telah melakukan ajakan dan seruan dalam akun instagramnya atas nama @tantoarban dengan mengunggah foto salah satu calon anggota DPR RI Dapil Pandeglang Lebak, Adde Rosi Khoerunnisa tertanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 17 Agustus 2018.
Kedua, memberikan teguran kepada Tanto agar: Tidak mengulangi hal serupa, yakni tidak melakukan ajakan dan seruan baik di akun instagramnya atau diakun media sosial lain miliknya.,
Tidak  memberikan dukungan kepada partai politik, peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD, DPD dan calon presiden dan Wapres.
Menghindari perbuatan atau kegiatan keberpihakan kepada salah satu partai peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD DPRD, dan Capres/Cawapres.
Menghindari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.
Menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi aturan aturan perundang undangan.
Ketiga. memberikan imbauan kepada Tanto W Arban agar memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Fauji Ilham mengatakan, berdasarkan fakta-fakta, ada beberapa catatan yang tertuang dalam PKPU no 7 pasal 283 ayat 1, bahwa pejabat struktural tidak dibolehkan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon.
“kalau bicara UU 23 tentang pemerintahan daerah, jadi kepala daerah itu sudah disumpah dan dilantik untuk setia terhadap Pancasila dan undang-undang,” Kata Fauji saat ditemui di Sekertariat Bawaslu Pandeglang, Sabtu (22/9) sore.
Maka, berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Pandeglang merekomendasikan keada Pemerintah pusat dalam hal ink Kemendagri untuk menindaklanjuti surat tersebut.
“Substansinya secara kelembagaan, Bawaslu merekomendasikan ke Kemendagri untuk memberikan teguran kepada Wabup Pandeglang,” tutupnya. (Lb/Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here