Tantangan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, Menjelang Kontestasi Serentak 2019

Lebak, Liputanbanten.co.id – Mantan anggota TIM Asistensi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Banten dan Staf penghubung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI 2013-2017 Ucu Juhroni mengatakan Tantangan manajemen untuk pemilu serentak 2019 sangat tinggi.

“Bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan secara Demokratis dan Berintegritas menyambut pemilu serentak legislatif dan pemilu serentak eksekutif,” ujar Ucu, Sabtu (24/3).

Ia melanjutkan, Secara kelembagaan KPU memang memiliki modal kepercayaan publik. “Karena itu KPU perlu menyiapkan manajemen Pemilu untuk terselenggaranya Pemilu 2019 dengan berkualitas terutama yg berkaitan dengan aspek teknis penyelenggararan Pemilu,” paparnya.

Selain itu, menurut Ucu Juhroni Sejumlah permasalahan yang perlu di perhatikan secara serius dan integral dengan tantangan pemilu serentak 2019 ada 3 kunci.

“Yang pertama, bagaimana melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS dengan lima kotak suara selesai pada hari yang sama, kedua, bagaimana cara pelaksanaan rekapitulasi suara secara elesien, ketiga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan teknis lainnya di tingkat badan adhoc seperti daftar pemih bermasah dan pembagian form C6 atau atau lembar Pemberitahuan pada pemilih,” ujarnya.

Namun Tiga pertanyaan itu harus di jawab dengan langkah-langkah teknis penyelenggaraan yang kongkrit, aplikatif dan efektif.

“Permasalahan ini menjadi krusial karena realitas pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan empat kotak suara berlangsung hingga dini hari,” jelasnya.

Untuk itu Ucu menegaskan Dengan proses penghitungan suara secara berjenjang dari PPS ke PPK yang di lanjut ke KPU Kabupaten/Kota di duga sejumlah Pihak kerap menjadi pintu masuk terjadinya manipulasi suara oleh oknum Badan adhoc.

Sementara itu menurut Ucu Juhroni Tak kalah pentingnya terkait dengan jaminan hak konstitusional warga Negara.

“Contohnya, pada pemilu Orde Baru daftar pemilu menjadi salah satu mall praktek pemilu dengan istilah menggunting pemilih dimaksudkan menghilangkan hak pilih sejumlah warga di karenakan perbedaan referensi politik. Sedangkan pemilih fiktip menjadi sarana untuk menambahkan perolehan suara pemilu yg dikenal dengan penggelembungan suara,” tutupnya. [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here