Kepatuhan OPD Provinsi Banten atas Layanan Informasi Publik Minim

Komisioner KI Banten di BPKAD Provinsi Banten, Kamis (6/2/2020).@Foto:Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – Kepatuhan OPD Provinsi Banten atas layanan informasi publik minim. Indikator minimnya kepatuhan OPD Provinsi Banten tersebut terlihat dari sedikitnya OPD yang menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) tahun 2019.

Hinga hari ini Selasa (25/2/2020) baru bertambah 6 (enam) OPD dari sebelumnya sembilan (9) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten telah menyerahkan LLIP ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.

Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Heri Wahidin mengatakan bahwa menyampaikan LLIP merupakan salah satu kewajiban badan publik dimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 36 ayat (1) dimana Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Sebelumnya KI Banten surat nomor: 017/KI-Banten/I/2020 Perihal: Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2019 tanggal 20 Januari 2020 kepada 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten.

Adapun OPD yang telah mengirimkan LLIP adalah Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD), Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Sekretariat DPRD Provinsi Banten (Setwan), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten (BPSDM).

Sembilan OPD sebelumnya yang telah menyampaikan laporan tersebut diantaranya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskomsantik) Provinsi Banten, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIndikbud) Provinsi Banten, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Biro Organisasi Setda Provinsi Banten serta Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Total baru 16 dari 21 OPD.

Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI Banten, Nana Subana mngatakan, seiring dengan target RPJMD 2017-2022 tahun ketiga Provinsi Banten menjadi provinsi Informatif merupakan suatu keniscayaan jika OPD selaku PPID Pembantu kurang bersinergi dengan PPID Utama dan juga Komisi Informasi provinsi Banten.

Sementara itu Ketua KI Banten Hilman mengatakan,“KI Banten menunggu LLIP diserahkan PPID Pembantu Pemprov Banten dalam hal ini adalah 41 OPD di lingkungan Pemprov Banten dan setelahnya akan menyerahkan laporan tersebut kepada Gubernur Banten selaku atasan, atasan langsung PPID Utama,” tegasnya.(Lb/Rls/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here