Dinilai Tidak Transparan, Pemilihan Hakim MK Harus Diambil Alih DPR

Ilustrasi

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah memberikan kewenangan untuk mengambil alih dalam proses perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Justru calon (Hakim MK) yang diusulkan oleh DPR lah yang dalam praktiknya lebih tidak bermasalah karena prosesnya lebih terbuka dan melibatkan publik,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan,” kemarin.

Arteria menilai, selama ini perekrutan Hakim MK di Indonesia dinilai tertutup dan tak berbasis kompetensi.

“Sehingga perlu dilakukan perumusan design rekrutmen Hakim MK yang transparan, akuntabel dan integritas. Tidak seperti saat ini, pemerintah merekrut 3 nama dengan begitu tertutupnya yang terkesan tidak berbasis kompetensi melainkan relasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam mencari pengganti Hakim MK yang tengah tersandung kasus korupsi, Patrialis Akbar beberapa waktu yang lalu, pola perekrutan harus mulai diperbaiki.

“Dalam mencari pengganti Pak Patrialis, pemerintah harus melibatkan stake holder penegakan hukum dan dapat diterima secara moral dan etika oleh publik,” imbuhnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan nawacita keempatnya, yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

“Oleh sebab itu, wajib hukumnya untuk benar-bensr memperlihatkan komitmennya terhadap kenaikan sistem dan kelembagaan penegakan hukum di MK,” pungkasnya. (Lb/krm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here