Pemkab Pandeglang Belum Siapkan Anggaran PSU

Ilustrasi

Pandeglang, liputanbanten.com – Pemkab Pandeglang belum menyiapkan alokasi anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) jika Pilkada 9 Desember terjadi gugatan dan harus dilakukan PSU melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski belum mengalokasikan anggaran untuk PSU, Pemkab Pandeglang bisa mengambil anggaran melalui perubahan penjabaran APBD 2016.

“Dari usulan KPU Pandeglang sekitar Rp 16 miliar pada APBD 2016. Jika memang diperlukan mungkin bisa melalui perubahan penjabaran APBD,” ujar Asisten Daerah (Asda) I Setda Pandeglang Utuy Setiadi Beby, Minggu (29/11/2015) siang.

Sementara Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai mengatakan, untuk dana PSU sudah diusulkan ke Pemkab Pandeglang sebesar Rp 14 miliar. Angka itu meliputi honor penyelenggara sampai dengan pengadaan perlengkapan PSU.

“Soal disiapkan atau belumnya itu ranah pemerintah daerah, kita hanya mengajukan usulan untuk PSU dengan besaran sekitar Rp 14 miliar,” kata Sujai.

Untuk gugatan hasil pilkada, sambung dia, itu bisa dilakukan oleh tiap pasangan calon dengan melihat hasil pilkada. Sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya hanya memiliki kapasitas menjalankan keputusan yang lebih tinggi termasuk putusan MK jika memang harus dilakukan PSU.

“Berkaca pada sejarah Pandeglang pernah PSU pada 2010 lalu. Karena tiap peseta memiliki hak untuk menyampaikan permohonan ke MK dan kita tinggal mengikuti putusan tersebut,” ujar dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menyebut, jika di setiap pesta demokrasi dimana pun akan sangat mungkin berpotensi kecurangan dan gugatan ke MK. Hal itu tidak menutup kemungkinan di Pilkada Pandeglang dan apalagi Pandeglang memiliki sejarah PSU pertama di Banten pada 2010 lalu.

“Potensi kecurangan dalam Pilkada akan selalu terbuka. Mulai dari peluang pengrusakan alat sosialisasi, manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap, red), manipulasi surat suara, manipulasi rekapitulasi surat suara hingga money politics,” ungkap Uday.

Dia mengingatkan, agar potensi-potensi kecurangan itu tidak terjadi perlu adanya peran serta baik dari lembaga pengawas, penyelenggara hingga masayarakat. Sebab dengan letak geografis Kabupaten Pandeglang yang sangat luas, semua kemungkinan itu bisa sangat terjadi.

“Oleh karena itu menjadi penting para pihak untuk mengantisipasinya, termasuk masyarakat dan kalangan media. Kita semua tentu berharap pilkada Pandeglang ini berjalan dengan demokratis dan mampu melahirkan pemimpin sesuai harapan masyarakat,” pungkas Uday Suhada. (ari/bnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here