Belum Menerima Kekalahan, Jaman Minta Paslon Nomor Urut Tiga Didiskualifikasi

Serang, Liputanbanten.co.id – Dewan Penasehat Partai Golkar Kota Serang, TB Haerul Jaman yang juga suami dari Paslon nomor urut satu Vera Nurlela Jaman, Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang mendiskualifikasi Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tiga Syafrudin-Subadri.

Menurutnya, Paslon nomor urut tiga (Aje Kendor) terindikasi melakukan tindakan money politik. Hal tersebut dilakukan dengan ditangkapnya pemberi dan penerimanya.

“Ketika ada indikasi politik uang terhadap nomor urut tiga harus mendiskualifikasi atau penangguhan,” kata Jaman usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Rabu (4/7).

“Nomor urut tiga melakukan politik uang dan buktinya pun sudah ada. Nomor urut dua pun ada,” paparnya

Lanjut Jaman, Pihaknya sudah melayangkan surat permohonan ke Bawaslu Banten soal gugatan tersebut.

“Kita dengan pengacara kita sudah memberikan surat kepada Bawaslu untuk meminta diskualifikasi (Syafrudin-Subadri-red) dan menangguhkan,” tutur Jaman.

Terpisah, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi membenarkan, bahwa pihaknya menerima surat permohonan dari Paslon nomor urut satu.

“Bawaslu provinsi Banten, pada hari ini, Rabu (4/7), menerima surat dari kuasa hukum salah satu Paslon Pilkada Kota Serang yang pada intinya meminta penundaan pleno KPU Kota Serang,” kata Didih.

Didih menjelaskan, sesuai PKPU 2/2018 tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada, rapat pleno rekapitulasi pilkada bupati/walikota tingkat kab/kota dilaksanakan tanggal 4-6 Juli 2018.

“Penanganan pelanggaran Pilkada dilakukan secara paralel dengan proses tahapan lain, termasuk rekapitulasi suara,” jelasnya

Selain pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, diterangkan Didi penangananan pelanggaran di Pilkada kab/kota ditangani oleh Panwas kab/kota.

“Atas dasar tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Banten tidak bisa memberikan rekomendasi penundaan rekapitulasi tingkat KPU Kota Serang yg akan dilaksanakan tgl 5 Juli 2018 besok,” tukasnya.

Sementara itu, Devisi Teknis dan SDM KPU Kota Serang Firly Murdiyat mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya surat penundaan pleno dari partai Golkar Kota Serang.

“Lagian dalam rekap rekapitulasi suara tidak bisa ada penundaan rapat pleno. Kita jelas pegangannya PKPU no 9. Jadi kami tidak melihat ada alasan untuk penundaan rapat pleno besok ada kecuali ada deadlock di PPS tapi kan kita lihat kondusif,” terangnya.

Diterangkan Firly, begitu juga jika ada salah satu saksi dari pasangan calon yang tidak mau tanda tangan rekapitulasi suara maka rapat pleno tetap sah dan bisa dilanjutkan.

“Untuk melanjutkan ke MK saja rasanya sulit dilakukan. Jika kita mengacu pada pasal 158 bahwa yang diajukan ke MK adalah berkaitan dengan hasil suara yang mencapai selisih satu persen,” tutup Fierly (Lb/Ar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here