Raperda Perizinan Usaha Kepariwisataan Ngambang

Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko saat memberikan keterangan kepada wartawan. Senin (04/12) (Liputanbanten)

Serang, Liputanbanten.co.id – Raperda terkait Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) yang usulannya sudah dimulai sejak tahun 2015, dan sudah disahkan oleh DPRD Kota Serang, masih belum terlihat diundangkannya. Ketika dikonfirmasi, para pihak baik DPRD maupun Pemkot Serang masih saling lempar tanggung jawab terkait tindak lanjut pengesahan Raperda ini.

Saat ditanyakan kepada Plt Ketua DPRD Kota Serang, Bambang Janoko mengatakan, seharusnya raperda ini sudah selesai tahapannya, namun ia mengaku tidak mengetahui apakah biro hukum Pemkot Serang sudah memberikan draftnya atau belum ke Pemprov Banten.

“Sudah selesai (pembahasannya,red), kita tinggal menunggu Pemerintah Daerah Kota Serang melalui badan hukumnya apakah sudah diberikan kepada pemerintah provinsi atau belum,” tutur Bambang, Senin (4/12/2017).

Bambang mengatakan, jika draft raperda tersebut belum diberikan, maka dipertanyakan komitmen dari Pemkot Serang dalam mengesahkan aturan tersebut. Menurutnya, untuk tataran Pansus Raperda PUK Kota Serang sudah selesai pembahasannya, dan jika mengacu kepada aturan pembentukan perundang-undangan, jika sudah melewati batas waktu maka bisa langsung diundangkan raperda tersebut.

“Makanya kita tanya dulu, apakah sudah masuk di provinsi atau belum? Kalau mandeg di bagian hukum, nah itu akan kita pertanyakan, sudah sejauh mana?,” terang Bambang.

Bambang mengatakan, raperda ini merupakan inisiatif dari Pemkot Serang, dan seharusnya Pemkot Serang dapat lebih semangat lagi untuk mengesahkan Raperda PUK itu.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Hafidi ZA mengatakan baru mengetahui bahwa pembahasan Raperda PUK tersebut masih dibahas dalam Pansus DPRD Kota Serang. Ia mengakui, memang terdapat beberapa perbedaan pendapat antara pihak DPRD dan Pemkot Serang.

“Beda pendapat itu sesuatu yang biasa, bukan berarti beda pendapat itu kemudian sebuah hambatan. Ya mudah-mudahhan tidak terlalu lama, dan kemudian bisa diundangkan, diperdakan,” tutur Hafidi.

Ia menyatakan, jika Perda PUK ini sudah diundangkan, maka geliat usaha kepariwisataan di Kota Serang akan semakin baik.

“Dalam perda PUK itu ada 13 item industri kepariwisataan yang secara otomatis akan bergerak dan berkembang,” paparnya.

Bambang menyatakan, Raperda PUK ini akan mengatur secara komprehensif terkait penataan usaha kepariwisataan serta mendorong akan adanya perbaikan bagi ekonomi masyarakat.

Adanya gugatan dari masyarakat yang meminta Raperda PUK tidak memberikan celah untuk usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan norma dan budaya Serang. Hafidi berharap ada pemahaman bersama untuk membangun format kepariwisataan yang mengakomodir kebutuhan dan harapan dari masyarakat.

“Kita jangan memandang pariwisata sebagai hal yang negatif, tapi melihatnya sebagai kebutuhan masyarakat, jadi nanti perbedaan pemahaman yang seperti itu semoga bisa dicari format yang tepatnya,” ungkap Hafidi. (Lb/Herlin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here