Pemkab Harus Mengkaji Matang Pungutan Infak Sodakoh 20% Dari Dana Tunda ASN

Pandeglang, Liputanbanten.co.id– Kini sedang heboh (pro dan kontra) terkait Pungutan Infak sodakoh 20% dari Dana Tunda ASN. Tentu bagi pihak Pemerintah Kabupaten berprinsip hal itu bukan paksaan melainkan sebagai parameter tingkat kesadaran ASN.

“Hanya saja mekanismenya diatur oleh kedinasan, yaitu Bendahara gaji ASN. Sementara beberapa ASN yang kurang setuju mempunyai alasan bahwa disamping saat ini sudah banyak potongan gaji ASN, juga mempertanyakan sisi transparansi-nya,” Demikian yang diungkapkan Eko Supriatno Selaku Akademisi UNMA Banten Selasa, (5/6).

Dirinya menambahkan argumen tentang gaji ASN dipotong untuk Infak di Pandeglang, saya pikir masih butuh kajian. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini janganlah terlalu terburu-buru dan harus mengkaji secara mendalam, hati-hati serta teliti. Agar kebijakan, himbauan, atau peraturan tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Saya sangat membenarkan bahwa membayar Infak dan Sodaqoh adalah kewajiban setiap umat Muslim, namun kewajiban itu tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah jika tidak dikaji secara matang. Tak hanya itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar memilki pandangan yang sama atas kebijakan itu. Harus ada kata sepakat. Seperti halnya memotong gaji, itu perlu ada komitmen, kebersamaan, dan keikhlasan,” jelasnya.

Eko juga menambahkan hal ini Publik juga jangan terlalu reaktif dulu sebelum tahu persoalannya. Artinya publik jangan dulu ber-suudzon, tetaplah positif thinking. Pasalnya, kebijakan ini bisa jadi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk hal-hal lain yang mensejahterakan masyarakatnya, tegasnya.

“Dalam persoalan ini ada beberapa contoh inspiratif dari daerah lain,misalnya Bupati Mesuji yaitu Khamami pernah memotong gaji para ASN, perangkat desa, dan anggota DPRD di daerahnya dengan tujuan untuk membeli beras demi kesejahteraan petani, dan itupun berhasil dan diapresiasi,” lanjut Eko.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pernah membuat gerakan pengumpulan infak dan sedekah aparatur sipil negara (ASN) dengan melibatkan 5.000 ASN dan dalam waktu lima menit berhasil mengumpulkan sebanyak Rp 622 juta.

“Gerakan ini pun berhasil mencatatkan Museum Rekor Indonesia. Program ini diinisiasi oleh Bupatinya yaitu Hamim Pou yang bertujuan untuk membangun gerakan zakat, infak dan sedekah sebagai ikhtiar mengentaskan kemiskinan didaerahnya tersebut,” tandasnya (Lb/Ar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here