Dana Desa Siluman, DPR Bakal Panggil Mendes

Ilustrasi

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal desa siluman penerima dana desa saat rapat dengan Komisi IX, menuai keprihatinan. Baik kepolisian dan instansi terkait telah diturunkan untuk mengungkap dugaan korupsi dana desa itu.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan menyatakan pihaknya sudah memanggil Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk hadir di rapat kerja pada Kamis (14/11). Rapat membahas program Kemendes sekaligus meminta detail desa siluman yang dimaksudkan.

“Kamis depan rapat kerja dengan Kemendes, nanti kita langsung mempertanyakan,” kata Irwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019)

Irwan menuturkan, pernyataan Sri Mulyani juga harus dijelaskan secara rinci oleh Kemendes. Ia berharap kasus ini masih belum terungkap hingga batas pembahasan anggaran Kemendes.

“Jangan sampai kemudian desa fiktif ini terus bergulir isunya, yang kemudian menjadi pintu masuk untuk merasionalisasi anggaran Kementerian Desa,” kata legislator asal Kaltim itu.

“Kita tahu sendiri sampai 2019 ini masih 13 ribuan desa tertinggal yang harus kemudian menjadi perhatian pemerintah. Karena bagaimana pun berbicara mengenai pembangunan republik ini kita harus pahami kita juga harus fokus di desa,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, Irwan menyampaikan perlu ada peningkatan pengawasan atas dana desa. Ia cukup kebingungan mengapa kasus desa siluman penerima dana desa baru terungkap 2019 ini.

“Saya juga ada kebingungan, mulai 2014 proses ini bergulir dana desa, kok baru 2019 ini kemudian diributkan. Jangan-jangan ada upaya untuk kemudian tidak fokus pada pembangunan desa dengan mengurangi dana desa,” tuturnya.(Lb/Kmp/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here