Banten “Out Of The Box”

Oleh: Eko Supriatno, S.IP, M.Pd

Ada sebuah kekecewaan publik terhadap kepala daerah karena rendah dalam menyerap anggaran. Banyak daerah belum membelanjakan anggaran. Hingga akhir 2015 masih banyak anggaran provinsi, kabupaten dan kota mengendap di bank-bank yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai 90 triliun rupiah. Pada akhir April 2016, jumlahnya meningkat menjadi 220 triliun. Dana tersebut sangat besar karena sepanjang tiga bulan pertama tahun ini penyerapan anggaran secara nasional baru 280 triliun.

Serapan anggaran daerah yang buruk mengindikasikan, ada masalah birokrasi atau aparatur sipil negara (ASN) daerah. Mereka tidak siap dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Inovasi daerah masih rendah. Padahal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani. Selama ini birokrasi terkurung rutinitas sehingga kurang memiliki daya inovatif. Perlu menata etos kerja ASN daerah agar  mampu mendayagunakan infrastruktur e-Goverment seefektif mungkin sesuai dengan tatakelola dan standar global.

Untuk ini diperlukan terobosan untuk mencetak birokrat unggul sejak dini. Birokrasi harus memiliki akal panjang untuk menerobos berbagai persoalan pelik dengan kondisi dana yang sangat terbatas. Perlu memetik pengalaman dari negara maju. ASN hendaknya piawai mengambil contoh sukses tentang peningkatan kapasitas inovasi daerah yang pernah dilakukan di negara maju.

Buruknya penyerapan anggaran juga disertai dengan overhead cost yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama ini resources daerah sebagian besar tersedot untuk biaya rutin eksekutif dan legislatif daerah. Apalagi manajemen resources Pemda berupa penggunaan input dan pengelolaannya untuk menghasilkan output dan outcome masih belum mengedepankan inovasi dan kreativitas. Untuk itu diperlukan transformasi menuju pemerintahan daerah yang efektif.

Sungguh memilukan kalau serapan APBD masih rendah, padahal problem di Banten sangatlah komplikatif. Mulai dari angka kemiskinan yang tidak terkendali, pengangguran yang terus menumpuk, buta huruf yang belum teratasi dengan baik, korban bencana alam yang sering tak terurus, anjal yang kian memadati jalanan, orang miskin dan pengemis yang mudah ditemukan di mana-mana, hingga gizi balita serta kesehatan ibu melahirkan yang memprihatinkan. Beberapa sampel ini sekaligus menunjukkan bahwa APBD belum memihaknya.

Persoalan kronis Banten: Menganggap segala sesuatunya sudah berjalan baik, business as usual, sikap anti-kritik, enggan melakukan perubahan dan terobosan. Birokrasi yang cenderung kaku, tidak fleksibel; semua kegiatan dilihat dari logika proyek.

Kecenderungan kebijakan alokasi yang berorientasi pada prinsip “bagi rata” dan mengesampingkan skala prioritas. Banten masih bersikap permisif terhadap korupsi yang sudah masuk ke hampir semua segmen kehidupan.

Ada 3 pilar perubahan suatu daerah: kebijakan (para kepala daerah dan Pemda serius ngurusi ini), Sinergi (Civil Society dan semua pihak mendukung), Out of the Box (saatnya para kepala daerah harus memiliki inovasi lebih dari kebiasaan).

Perlu diingat!! serapan APBD yang rendah biasanya akibat dari sosok-sosok kepala daerah yang hanya bisa mengeroposi, memubazirkan, dan menyalah-alamatkan APBD. Dan ini merupakan cermin pemimpin daerah yang terjebak pada praktik mafia atau sindikasi struktural, dehumanisasi, arogansi, despotisasi, ‘kriminalisasi pembangunan’ dan beragam malversasi kekuasaan.

Kita harus mulai berfikir bagaimana caranya kita mengubah paradigma pemerintahan dari business as usual ke business as unusual. sehingga dalam menyusun program kerja tidak hanya untuk menyerap anggaran, tetapi bagaimana program tersebut dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kunci dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah ada pada SDM aparaturnya. Tidak hanya produktivitas yang ditingkatkan, tetapi bagaimana kreativitas juga harus ikut ditingkatkan. Sehingga tidak terpaku pada mindset PNS yang selama ini dianggap sebagai “Yes Men”. Sebagai contoh persoalan pungli. Pungutan liar menjadi sesuatu yang menggurita dalam tubuh institusi pelayanan publik. Praktik pungli terjadi karena beberapa hal, Pertama tidak transparannya proses pelayanan publik yang berkaitan dengan dana. Informasi-informasi yang berkaitan dengan dana pelayanan publik jarang diinformasikan oleh instansi tersebut. Padahal, informasi tersebut merupakan informasi wajib yang harus diketahui masyarakat. Kedua, berkaitan dengan mental antara aparat pelayan publik dengan masyarakat. Birokrasi yang berbelit-belit, pelayanan yang lambat dan mental masyarakat yang instan, menjadikan penggunaan calo sebagai jalan tengah. Dengan calo, pengurusan menjadi cepat, birokrasi tidak berbelit dan masyarakat tidak perlu menunggu lama. Dan ketiga, pengawasan yang tidak ada. Terungkapnya praktik pungutan liar terhadap sopir-sopir truk, menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap sektor pelayanan publik selama ini.

Sejatinya pelayanan publik yang diamanahkan UU ASN Pasal 11 (2) adalah pelayanan yang profesional dan berkualitas. Sebagai representasi negara dalam pelayanan publik dan berhubungan langsung dengan masyarakat, ASN sejatinya harus profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini untuk menciptakan iklim birokrasi dan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Negara harus melayani rakyatnya, itu menjadi poin penting dalam pelayanan publik.

Aparatur sipil negara maupun aparat lain yang bertugas pada instansi yang melayani publik merupakan representasi negara yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat yang berurusan dengan pemerintahan melalui proses birokrasi. Birokrasi juga memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi ke dalam untuk kepentingan dan kebutuhan pemerintah itu sendiri. Ataupun ke luar, dalam ranah melayani kepentingan masyarakat.

Reformasi birokrasi dapat dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan sinergi hubungan dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, terutama dalam wujud pelayanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel. Kemudian hal yang harus yang diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset), perubahan budaya perilaku (cultureset) dan perubahan manajemen birokrasi (manajementset). Dalam reformasi birokrasi, upaya-upaya pencegahan pada sektor-sektor strategisdanrawanterjadinya penyimpangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme harus dimasifkan. Transparansi menjadi titik sentral dalam birokrasi serta upaya pencegahan menjadi langkah awal. Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, agar mewujudkan pelayanan yang kredibel, akuntabel, dan transparan.

Publik hari ini menanti pelaksanaan APBD yang jujur, akuntabel, transparan, atau tidak disalah-alamatkan demi kepentingan pribadi, golongan, dan partai merupakan obsesi yang sudah lama dinantikan masyarakat. Penantian ini sudah seharusnya menjadi enerji penyemangat untuk menyadarkan dan menggairahkan pemimpin di daerah ini, bahwa keberlanjutan hidup yang lebih baik, menyejahterakan, dan memberdayakan di berbagai lini strategis sudah lama menjadi impian masyarakat.

Tantangan Banten ke depan semakin berat dan semakin beragam, sehingga pemerintah sebagai pelaksana pembangunan harus bisa menyiapkan diri dengan baik. Terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah Banten perlu menekadkan diri untuk memulai melakukan perubahan. Hilangkan pola pikir yang sempit, kita harus berwawasan nasional. Tidak ada egoisme SKPD. Lakukan cara berpikir komprehensif dan integral. Lakukan langkah-langkah secara terencana, bertahap dan kongkrit.

Ayo birokrat Banten agar dapat keluar dari comfort zone (zona nyaman) dan harus berani berpikir out of the box. Perubahan paradigma PNS harus dilakukan dalam rangka memacu percepatan pembangunan guna mewujudkan good and clear governance.

Penulis adalah Akademisi dan Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here