Transparansi Seleksi Prades

Eko Supriatno. (Foto: Ist)

Oleh: Eko Supriatno, S.IP, M.Pd

Agar menghindari sinyalemen proses rekrutmen Perangkat Desa (Prades) curang lalu juga menjaga kondusivitas warga, menjaga rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan publik. Penulis memiliki pengalaman dan masukan kepada daerah yang akan melakukan seleksi prades, seharusnya daerah-daerah untuk belajar sistem transparansi seleksi prades ke Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Kecamatan wilayah itu telah menerapkan sistem transparansi dalam pengelolaan seleksi Prades.

Dengan pelibatan Tim independen dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten, tentunya dengan porsi-porsi penilaian yang kredible, mulai dari tes tertulis hingga tes wawancara.

Proses rekrutmen prades dengan pelibatan perguruan tinggi dijamin transparan dan akuntabel. Dengan komposisi ini, tidak bisa ada orang-orang titipan. Bisa dipastikan proses seleksi ini independen, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada yang bisa menekan.

Dari sisi keterbukaan, masyarakat juga bisa melihat apa saja indikator kelolosan untuk menjadi prades, mereka yang lolos nantinya merupakan SDM pilihan yang akan membangun desa. Saat proses seleksi tertulis, wawancara, dan verifikasi kompetensinya nilainya pasti bagus. Itu kan secara kuantitatif sudah bisa terukur. Baik sebagai supporting sistem maupun pelaksana adalah perguruan tinggi. Pemerintahan kecamatan dalam hal ini hanya penyelenggara, terkait pelaksana sepenuhnya diserahkan kepada Timsel (Tim Seleksi)

Bayangkan, tes prades pelaksanaan tes tertulisnya menggunakan LJK (Lembar Jawaban Komputer). Setelah tes tertulis selesai, dilanjutkan dengan ujian wawancara/psikotes. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kualifikasi berbentuk praktek IT/komputerisasi. Semakin tinggi pengalaman dan pendidikannya, maka bobotnya akan semakin tinggi. Hingga pengumuman hasil tes tertulis diumumkan secara terbuka.

Sekali lagi kalau dalam perekrutan model seperti ini dijamin tidak adanya intervensi pemerintah desa ataupun lainnya terkait proses hingga hasil seleksi. Pasalnya, proses seleksi telah telah sepenuhnya diserahkan kepada Timsel. Mana bisa kita intervensi, sepenuhnya Timsel yang melaksanakan. Rekrutmen model seperti ini sangat terbuka, semua mengawasi secara langsung. Mulai dari kecamatan hingga dipantau langsung oleh media sekalipun.

Menurut penulis, masyarakat berhak berpartisipasi bagi perkembangan dan kemajuan desanya. Penentu kelolosan seseorang menjadi prades jangan lagi ada primordial atau relasi dengan aktor politik dan pejabat publik, tapi kompetensi dan kualitas. Semua berhak menjadi perangkat desa (prades), termasuk anggota lembaga sosial masyarakat. Mereka berkesempatan mengajak masyarakat desa lebih mandiri dan tidak bergantung pada arus kekuasaan di atasnya.

Di samping itu, terbukanya akses informasi menjadikan masyarakat lebih peka terhadap kebijakan pemerintah. Mereka bisa melontarkan kritik dan evaluasi, apakah dalam pemilihan perangkat desa (prades) ada kongkalikong, diskriminatif, dan manipulatif. Hal ini penting, mengingat wacana dan praktik perangkat desa (prades) sangat rentan dipolitisasi. perangkat desa (prades) yang bercorak independen, kritis, dan transformatif tidak boleh dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Dalam tataran teoritis, prinsip transparansi dan keterbukaan dalam rekrutmen perangkat desa (prades) di Wanasalam dilakukan sejak tes administrasi, tertulis, sampai wawancara. Setiap tahapan dirancang untuk melahirkan para penyokong kebangkitan pemerintahan desa.

Seperti kita ketahui, pemerintah hari ini tengah mengutamakan pembangunan daerah pinggiran yang selama ini diasumsikan tertinggal dan terbelakang. Dengan prades, diharapkan potensi sumber daya desa, baik SDM maupun SDA bisa dioptimalkan. Disparitas pembangunan antarwilayah bisa diminimalisir dan angka kemiskinan ditekan.

Akhir-akhir ini, desa mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, terlebih bagi pemerintah pusat. Berbagai program pembangunan desa sudah digalakkan, salah satunya melalui alokasi dana desa Rp 1 miliar per tahun.

Walau memiliki tujuan yang baik supaya ke depan desa dapat memiliki akses yang baik, namun tidak semudah itu dapat terlaksana dengan baik.

Persoalan yang muncul kemudian ketika sumber daya yang dimiliki desa masih kurang mendukung atas kebijakan pemerintah. Sebenarnya bukan desa tak mau mengambil jatah dana tersebut, melainkan hanya sedikit khawatir dalam mempergunakan dana yang diberikan oleh pemerintah.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah kualitas dan kuantitas aparatur desa secara umum dan maksimal sudah benar-benar sanggup mengemban dan melaksanakan kegiatan tersebut? Mengingat latar belakang yang dimiliki oleh mereka beragam dan sedikit yang termasuk ahli.

Melalui mekanisme perekrutan yang ketat dan melihat pengalaman setidaknya prades mampu memberikan kontribusi kepada desa yang butuh percepatan pembangunan.

Oleh karenanya, pemerintahan kecamatan lain diharapkan cepat memiliki kandidat supaya pembangunan desa melalui peran prades, sukses dengan lancar. Sebab, saat ini ketakutan dan kekhawatiran yang muncul dari desa adalah tindak pidana korupsi akibat ketidaktahuan dalam pengelolaan dana.

Lebih dari itu, diharapkan ekonomi desa juga ikut maju yang akan membawa kesejahteraan bersama. Tentu saja program-program pemberdayaan dari sisi SDM, mengoptimalkan perekonomian melalui peluang yang ada, serta sistem informasi dapat disiapkan dengan matang dalam mendukung pembangunan desa.

Artinya, aparatur desa juga harus diperhatikan supaya dalam mengelola anggaran desa dapat sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Jangan sampai terjadi ketimpangan pengelolaan atau ketidaktahuan desa akan dikemanakan anggaran yang datang dari pemerintah pusat.

Perangkat desa dalam tugas kesehariannya bertanggung jawab penuh kepada kades. Kepala desa dan perangkat desa merupakan wujud riil pemerintah desa. Keduanya berperan dan berfungsi sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur yang lain. Dengan demikian peran perangkat desa cukup strategis dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada era otonomi daerah saat ini.

Efektivitas kinerja mereka sebagai lokomotif bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan publik menjadi tumpuan masyarakat. Apalagi persyaratan pendidikan untuk menjadi perangkat desa di provinsi Banten rata-rata ini minimal berijazah lulusan SLTA/sederajat.

Tugas berat pada level akar rumput itu menjadikan perhatian utama. Di lain pihak harus mampu mengakomodasi atau terlibat langsung dalam tiap akses hubungan sosial (kemasyarakatan).

Bukan zamannya lagi perangkat desa tidak tahu-menahu dan tidak mau tahu terhadap permasalahan tingkat desa. Demikian juga keterlibatan ini berkaitan langsung pada proses perencanaan pembangunan desa, baik yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa (Musrenbangdes/- Musdes) yang selanjutnya hasilnya diaplikasikan dalam APBDes.

Perangkat desa yang baru hendaknya dapat menjadi simbol perubahan dalam institusi pemerintahan. Upaya itu bisa dimulai dari disiplin kerja yang harus melekat pada pribadi karena inilah awal untuk melakukan perubahan. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam melaksanakan tugas, disiplin dalam menyelesaikan laporan, harus menjadi kebiasaan.

Mereka harus menghindari kasus-kasus indisipliner yang berujung pada sanksi bersifat ingan, seperti teguran dan sanksi administratif, serta sanksi yang bersifat berat berupa pemecatan. Termasuk sanksi karena keterlibatan dalam tindak pidana seperti penyalahgunaan keuangan desa atau kasus lain yang merendahkan martabat dan integritas jabatan itu.

Bila hal itu dilanggar akan mengakibatkan citra buruk, dan lebih jauh lagi kepercayaan masyarakat menjadi turun sehingga berimplikasi pada pengembangan institusi pemerintah desa ke depan. Pembinaan terhadap perangkat desa memang tidak bisa dilakukan secara parsial tapi dilakukan secara sistemis, kontinu dan sinergi dengan mengedepankan aspek relevansi. Peran aktif kepala desa menjadi faktor utama kesuksesan kinerja perangkat desa.

Kasus indisipliner perangkat desa yang kita temukan tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi kades. Desa dengan kades yang memiliki komitmen kuat dalam menegakkan kebijakan sesuai aturan perundang- undangan maka memberikan dampak positif pada kinerja perangkat desanya.

Perubahan pola pikir dan pola perilaku harus dimulai sejak perangkat desa mengawali tugas. Sebagai unsur pemerintah desa dan juga pelayan masyarakat, diharapkan bisa lebih baik lagi dalam pembinaan terhadap kerja yang selama ini belum maksimal melekat pada institusi.

Wallahu A’lam Bishawab.

 

Penulis adalah Dosen UNMA Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here