Panwaslu Kabupaten Serang Sosialisasikan UU No.7 Tahun 2017 di Acara DPD Golkar

Serang, Liputanbanten.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Serang hadiri undangan dan berikan sosialisasi Undang-undang pemilu diacara orientasi fungsionaris yang disenglenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Serang di Hotel Mahadria, Kota Serang, Kamis (10/5).

Komisioner Panwaslu Kabupaten Serang Ulummudin mengatakan, pihaknya diundang untuk menghadiri acara yang diadakan Partai Golkar dan ini adalah momentum bagi dirinya untuk mensosialisasikan aturan-aturan tentang pemilu.

“Kami diundang dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi undang-undang No.7 tahun 2017. Ketika kami membuat acara mengundang partai memang agak sulit bagi mereka untuk datang. Maka ketika mereka membuat acara ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan sosialisasi tentang aturan-aturan yang harus diketahui oleh partai,” ujar Ulum.

Selain itu Dirinya mengungkapkan, bahwa tidak sedikit partai yang belum mengetahui mengenai aturan-aturan yang melarang dan memperbolehkan kegiatan politik.

“Kebanyakan parpol belum mengerti segala macem aturan pemilu, tapi dengan adanya acara seperti ini kita sampaikan, ini loh aturanya, ini loh laranganya agar mereka tidak melanggar aturan,” ungkap Ulum.

Disinggung mengenai APS dan APK Parpol dan Bacaleg. Ulum menjelaskan sebelum tanggal 23 September, parpol hanya diperbolehkan untuk sosialisasi.

“Nomor urut parpol sudah ditetapkan pada tanggal 18 Februari kemarin. Tapi kampanyenya itu di 23 September, sebelum jatuh pada tanggal tersebut parpol hanya diperbolehkan untuk sosialisasi dan sosialisapun hanya diperbolehkan memasang bendera, nomor urut, serta pertemuan terbatas (pendidikan kader) itu yg diperbolehkan selain itu tidak boleh,” jelasnya.

Adapun mengenai Bacaleg ia memaprkan, Selama calon tersebut tidak mencantumkan gambar parpol melainkan hanya mengatasnamakan pribadi tidak bisa dieksekusi.

“Yang bisa kita eksekusi ketika dia menyebutkan bahwa saya dari partai a atau b itu baru kena, namun sanksinya diberikan hanya pencopotan poster atau baliho karena tidak ada sanksi secara ketat yang diatur dalam UU itu, kita hanya diperintahkn untuk menertibkan saja. Kalau ada lagi ya di tertibkan lagi,” tandasnya. (Lb/AR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here