Pemkab Serang Bakal Evaluasi Kerja OPD

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa. (Foto: Liputanbanten)

Serang, Liputanbanten.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran. Hal itu dilakukan lantaran Silpa APBD Kab. Serang 2017 mencapai Rp 422,079 Miliar.

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, bahwa adanya Silpa tersebut lantaran ada beberapa OPD yang belum optimal, diantaranya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) serta Sekretariat Daerah.

“Untuk DPKPTB serapan belum optimal dikarenakan kaitannya dengan anggaran yang sudah muncul namun Detail Enginering Design (DED) nya belum selesai. Akibatnya program kerja itu jadi tidak terlaksana. Saya akui memang itu kelemahan diinternal kita,” katanya.

Kemudian untuk Setda, kata dia berkaitan dengan pengadaan tanah. Dimana anggaran itu merupakan luncuran tahun sebelumnya yang kemudian tidak terserap lagi pada tahun ini. Hal itu terjadi karena masih ada permasalahan di lapangan.

“Karena belum oke, belum ada apresial sehingga Rp 43 Miliar tidak terserap tahun ini,” tuturnya.

Selain itu, besarnya angka Silpa yag mencapai Rp 422,079 Miliar itu dikarenakan OPD di Pemkab Serang memberlakukan efisiensi atau penghematan. Dimana anggaran yang ditawarkan maksimal diangka 90 persen.

“Nah berarti kan 10 persen anggaran itu terselamatkan. Semisal kalau ada pembangunan jembatan nilainya Rp 20 Miliar, kita tawarkan angka tertingginya di 90 persen. Berarti kan 10 persennya aman,” ujarnya.

Namun ia juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama bekerja keras mewujudkan program kerja yang sudah dicanangkan. Walau tingkat serapan rendah namun itu sudah dilakukan upaya maksimal.

“Pos pendapatan yang tidak mencapai target akan menjadi evaluasi kami. Kemudian juga danya efisiensi belanja, program kegiatan, perencanaan kerja yang tidak bisa dilaksanakan karena perencanaan yang kurang matang dan tidak sesuai kemampuan. Jadi akan dilakukan evaluasi terus menerus melalui Bappeda dan juga diperlukan forum resmi gabungan DPRD dan Pemkab,” tuturnya. (Lb/Yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here