Dindikbud Berencana Konsultasikan Pemberian SK Honorer K 2 ke Bagian Hukum

Puspemkab Serang. (Foto: Liputanbanten)

Serang, Liputanbanten.co.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang Asep Nugraha Jaya berencana untuk mengkonsultasikan masalah pemberian Surat Keputusan (SK) Honorer Kategori 2 kepada bagian hukum Pemkab Serang.

“Belum, masih harus konsultasikan ke bagian hukum,” ujar kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang Asep Nugraha Jaya.

Asep menjelaskan, untuk saat ini SK yang dimiliki oleh honorer tersebut baru berasal dari kepala sekolah. Walau demikian, pihaknya tidak mau gegabah dalam mengeluarkan SK tersebut.

”Dasarnya apa gitu kan, kalau dasarnya petunjuk operasional bos itu sebatas penggunaan dana bos maka seperti itu saja legalitas penggunaan dana bos dan lain-lain,” katanya.

Saat disinggung masih banyaknya honorer K2 yang belum memiliki BPJS akibat belum adanya SK tersebut, ia mengaku masih perlu mengkoordinasikan masalah tersebut. “Belum kepikiran ke situ. Nanti saya koordinasikan,” ujarnya.

Sedangkan untuk masalah pengangkatan honorer K2 menjadi ASN, untuk saat ini hal itu pun tidak bisa dilakukan.  “Apalagi kalau mau mengacu kesitu (Honorer diangkat jadi ASN) enggak bisa sebetulnya, tidak ada pengangkatan honorer,” tuturnya.

Sementara itu, menyikapi adanya batasan usia untuk pengangkatan ASN bagi honorer yang tercantum dalam salah satu pasal Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Serang Dedi Supriyadi mengatakan, untuk saat ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan tenaga honorer sendiri masih belum disahkan.

“Rencana untuk 35 tahun ke bawah saya belum pasti karena itu ada di PP tersebut, dan PP itu belum dikeluarkan,” ujarnya.

Walau demikian, saat ini perjuangan agar adanya revisi terhadap aturan tersebut masih terus dilakukan di pusat. Bahkan para honorer K2 dalam waktu dekat berencana untuk bertemu kembali denagn Kemenpan RB untuk membicarakan masalah tersebut. “April sudah lewat, sudah Mei ini, ini nanti dengan KSN dan asosiasi dewan seluruh Indonesia akan kesana,” katanya.

Namun jika kemudian pembicaraan itu kembali buntu Kemenpan tetap tidak menyetujui, pada bulan Juni mendatang honorer K2 akan melakukan aksi besar-besaran di pusat. “Kalau tidak disetujui tetap di bulan Juni habis lebaran ktia tempur habis-habisan. Demo besar-besaran, rencananya,” ujarnya.

Pihaknya pun mengaku optimis jika revisi aturan tersebut akan berhasil dilakukan. Untuk saat ini pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi kendala hingga revisi aturan tersebut sulit untuk dilakukan. “Itu saja (tuntutannya) revisi uu agar dirubah PP nya. Kurang tahu kenapa Menpan nya enggak berani mengeluarkan,” ujarnya. (Lb/Yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here